EVALUASI KEBIJAKAN PENGGILIRAN WAKTU OPERASIONAL ANGKUTAN KOTA DI KOTA BOGOR
MUHAMMAD SEPTIAN, R.b, Abdul Gaffar Karim, S.I.P., M.A.
2018 | Skripsi | S1 POLITIK DAN PEMERINTAHANAngkot di Kota Bogor yang berjumlah 3.412unit yang tersebar di 23 trayek tidak terlalu banyak dibandingkan wilayah lain. Selain angkot dalam kota, Kota Bogor juga dilalui 4.500 unit angkot wilayah perbatasan. Padatnya lalu lintas Kota Bogor dengan angkot memaksa Pemerintah Kota Bogor untuk segera mengatasi masalah tersebut. Dalam menyikapi permasalahan ini Pemerintah Kota Bogor (Pemkot) telah mengambil langkah berupa penerapan penggiliran operasional angkot. Penelitian ini akan menjawab sebuah pertanyaan yang berhubungan dengan implementasi sistem penggiliran waktu operasional angkot, Bagaimanakah evaluasi kebijakan program sistem penggiliran waktu operasional angkot di Kota Bogor? Di dalam penelitian ini, penulis mengevaluasi kebijakan Penggiliran Waktu Operasional Angkutan Kota di Bogor, dengan mangacu kepada teori evaluasi kebijakan milik Purwo Santoso. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus dengan jenis penelitian evaluasi. Data yang diperoleh penulis dikumpulakan dengan melakukan observasi, wawancara serta studi pustaka untuk memaksimalkan data. Berdasarkan analisis penemuan dilapangan, kebijakan yang dibuat pada dasarnya mencapai tujuan dari pengadaan kebijakan tersebut. Namun jika dilihat dari keadaan nyata yang tidak hanya dibatasi pada faktor kemacetan saja, kebijakan ini dapat dikatakan tidak menjadi solusi yang menyeluruh. Kesalahan dalam kebijakan penggiliran operasional dalam mengatasi kemacetan lalulintas di kota Bogor terletak pada tahap agenda setting. Walikota tidak mepertimbangkan dampak nyata pada pemilik dan sopir angkot. Di samping juga tidak mempertimbangkan factor lain yang berpengaruh pada penghasilan pemilik dan sopir angkot, seperti adanya peningkatan jumlah kendaraan pribadi di Kota Bogor. Dengan meningkatnya kendaraa pribidai, secara otomastis, masyarakat yang membutuhkan angkot semakin berkurang. Apabila dilihat dari fenomena tersebut, meskipun angkot beroperasi secara normal sebelum adanya penggiliran waktu operasional, jumlah penumpang pun akan menurun yang berdampak pada pendapatan sopir. Dengan demikian, ketika kebijakan penggiliran waktu operasional diterapkan, supir angkot akan semakin kesulitan untuk mendapatkan penumpang, karena jumlah penumpang yang semakin berkurang ditambah lagi terdapat angkot angkot yang beroperasi di jam-jam yang tidak sibuk akan sangat berdampak serius terdapat pendapatan supir. Yang mengakibatkan pebndapatan supir semakin berkurang. Berdasarkan analisis tersebut, agenda setting pada proses kebijakan penggiliran waktu operasional angkot dilakukan secara tidak sempurna, karena semata-mata sangat sepihak pada kepentingan pemerintah saja, dan tidak melihat dampaknya pada kesejahteraan pemilik dan sopir angkot.
The famous public transport angkot in Bogor City, which amounted up to 3.412 units spread across 23 routes in the city, is actually not too much compared to the angkot in other regions. But in addition to the angkot within the city, Bogor City is also passed by 4.500 units of border-area angkot. The density of Bogor City traffic by angkot has forced the city government of Bogor to immediately overcome these problems. In addressing this issue, the city government of Bogor has taken the step of applying the rotation of the operational schedule of all angkot in Bogor City. This research will answer a question related to the implementation of the rotation system of the operational time of angkot. How is the evaluation towards the governments policy of rotating the operational time of all angkot in Bogor City? In this study, the author aims to evaluate the policy of the rotation of angkots operational time in Bogor City, by using Purwo Santoso's policy evaluation theory as its theoretical framework. This research uses a case study research method, with an evaluatory research type. The data obtained by the author are collected through observations, direct interviews and literature studies. Based on the analysis on the findings in the field, the policy made has basically achieved the objectives of the procurement policy. However, when viewed from the real circumstances of Bogor City as a whole, that are not only limited to the congestion factor alone, this policy cannot be said to be a comprehensive solution. This research leads to a conclusion that errors in the making of this policy lied at the agenda setting stage. The mayor did not consider the real impact on the owners and drivers of this public transportation called angkot. In addition also, the mayor did not consider other factors that could have made any impact to the income of owners and drivers of angkot, such as an increase in the number of private vehicles in the Bogor City, which automatically reduce the number of people who need angkot. Even though angkot operates normally before the implementation of the policy of the rotation of the angkot operational time, the number of passengers will decrease which affects the income of the driver. Thus, when the operational time drill policy is applied, the angkot drivers will find it increasingly difficult to get passengers, as the reduced number of passengers plus the angkot operating in non-busy hours will seriously impact the driver's income. Based on these analyzes, the agenda setting stage on the policy-making process of rotating the operational time of angkot is done imperfectly, because it was solely very one-sided on the government's interest only, and had least considerations of the impact on the welfare of the owners and the drivers of angkot.
Kata Kunci : evaluasi kebijakan, sistem penggiliran waktu operasional angkot, dampak penerapan kebijakan
