PERAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DALAM PENATAAN PERMUKIMAN DAERAH ALIRAN SUNGAI CODE MENUJU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI KELURAHAN TEGAL PANGGUNG, KECAMATAN DANUREJAN, KOTA YOGYAKARTA

BIMO TRI HANDOKO, Dr. Rr. Dinarjati Eka Puspitasari,S.H.,M.Hum

2018 | Skripsi | S1 HUKUM

Permukiman yang berada di Daerah Aliran Sungai tentu menimbulkan dampak lingkungan bagi sekitar. Daerah Aliran Sungai yang seharusnya digunakan untuk Ruang Terbuka Hijau Publik justru digunakan sebagai tempat tinggal. Hal yang menarik adalah ketika masyarakat yang tinggal di Daerah Aliran Sungai Code khususnya di Kelurahan Tegal Panggung, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta tidak memiliki legalitas kepemilikan tanah. Selain itu sampai saat ini peran dari Pemerintah Kota Yogyakarta sendiri terkesan belum maksimal untuk mengembalikan fungsi Daerah Aliran Sungai menjadi Ruang Terbuka Hijau Publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pemerintah Kota Yogyakarta dalam penataan ruang dan permukiman Daerah Aliran Sungai Code serta mengetahui kendala yang terjadi dalam penerapan peraturannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-empiris dengan melakukan studi pustaka terlebih dahulu terkait peraturan yang menjadi dasar dalam penataan ruang dan permukiman. Dilanjutkan dengan empiris, yaitu dengan melakukan wawancara kepada dinas terkait dan juga masyarakat DAS Code guna mengetahui kondisi yang terjadi di lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah belum bertemunya titik terang antara peraturan dinas terkait dengan keinginan masyarakat yang tinggal di DAS Code. Pemerintah Kota Yogyakarta harus mampu memberikan jaminan tentang keuntungan akan pembangunan rusunawa dengan biaya sewa yang murah, kelayakan tinggal, dan disertai fasilitas yang menarik. Dari jaminan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta tersebut maka diharapkan akan menarik simpati dan antusias warga bantaran untuk tinggal dan bersedia direlokasi di rusunawa.

Settlements that are in the Watershed certainly cause environmental impact for the surrounding. Watersheds that should be used for Green Public Open Space are actually used as shelter. The interesting thing is that people living in the Code River Basin, especially in Tegal Panggung Village, Danurejan Sub-district, Yogyakarta City have no legality of land ownership. In addition, until now the role of the Government of Yogyakarta itself seems not maximized to restore the function of the Watershed into the Open Space Green Public. This study aims to determine the role of the Government of Yogyakarta in the arrangement of space and settlements of the River Coverage Area and to know the obstacles that occur in the application of the rules. This study uses juridical-empirical research method by conducting literature studies in advance related to the rules that become the basis in the arrangement of space and settlement. Followed by empirical, namely by conducting interviews to the relevant agencies and also the DAS Code community to know the conditions that occur in the field. The result of this research is not yet the meeting point of brightness between the regulation related to the desire of the people living in DAS Code. Yogyakarta City Government should be able to provide assurance about the benefits of the development of rental apartments with cheap rental fees, the feasibility of staying, and accompanied by interesting facilities. From the guarantee provided by the Government of Yogyakarta City is expected to attract the sympathy and enthusiasm of residents to stay and resettle willing relocated in rusunawa.

Kata Kunci : PENATAAN, PERMUKIMAN, PEMBANGUNAN