Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Program Pensiun untuk Kompensasi Pesangon (PPUKP) Pasca Diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 5/POJK/2017 Dikaitkan dengan Syarat Ekonomi Pemungutan Pajak

AYU TIKA PRAVINDIAS, Dyah Ayu Ambarwati, S.H., M.H.

2018 | Skripsi | S1 HUKUM

Pasca diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 5/POJK/2017, PPUKP mengalami perbedaan perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21). Perbedaan tersebut menyebabkan tarif pajak menjadi lebih tinggi sehingga pemasaran PPUKP terganggu. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sesuai tidaknya perlakuan PPh 21 setelah POJK Nomor 5/POJK/2017 terhadap syarat ekonomi pemungutan pajak. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dimana menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk menjawab rumusan masalah. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu bertujuan untuk menggambarkan secara sistematik jawaban dari rumusan masalah. Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan konstruksi pemikiran deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan PPh 21 atas PPUKP pasca POJK Nomor 5/POJK/2017 tidak bertentangan syarat ekonomi pemungutan pajak. Meski begitu, perbedaan tarif pajak atas PPUKP mengganggu pemasaran PPUKP yang berimbas pada gangguan kelangsungan industri DPLK.

After the issuance of OJK regulation (POJK) No. 5/POJK/2017, PPUKP faced difference treatment on its Income Tax Article 21 (PPh 21). This difference causes the tax rate increases and, thus, disrupt PPUKP's marketing. The objective of this research is to see the pursuancy of PPh 21 treatment after the issuance of POJK No. 5/POJK/2017 towards economic requirement of tax collection. This is a normative-juridical reasearch which uses secondary data such as primary law material and secondary law material to answer the research questions. This is a descriptive research that aim is to describe the answer of the research questions sistematically. The analysis in this research is conducted qualitatively with the construction of deductive thinking. The result of this study indicates that the treatment of PPh 21 on PPUKP after the issuance of POJK No. 5/POJK/2017 is not contrary to the economic requirement of tax collection. Even so, the difference in tax rate on PPUKP interferes its marketing that impacts the continuity of DPLK industry.

Kata Kunci : PPUKP, MLDP, POJK, Syarat Ekonomi Pemungutan Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 21, Economic Requirement of Tax Collection, Income Tax Article 12