Diagnosis Kesiapan Sekolah Luar Biasa (SLB) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam Merespons Kebijakan Ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas

GUPITA PRAMAHAYEKTI, Ag. Kustulasari 81, S.Pd., M.A.

2018 | Skripsi | S1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA (MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah disahkan pada tahun 2016 dengan tujuan salah satunya untuk memperluas kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. Untuk itu, tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kesiapan yang dimiliki oleh Sekolah Luar Biasa (SLB) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam merespons kebijakan ketenagakerjaan penyandang disabilitas (kuota tenaga kerja penyandang disabilitas sebesar 1% bagi perusahaan swasta dan 2% bagi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD) melalui penyelenggaraan pendidikan berbasis vokasional. Pengukuran tingkat kesiapan mencakup tujuh aspek kesiapan yaitu: kurikulum, tenaga pendidik, proses pembelajaran, sarana prasarana, dana, manajemen, dan lingkungan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei. Subjek penelitian ini adalah 100 kepala sekolah dan guru SLB di Provinsi DIY. Teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan kuesioner, observasi, dan wawancara. Analisis data dengan menggunakan metode statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan 50% responden menilai aspek kurikulum SLB di DIY termasuk dalam kategori siap, 42% responden menilai aspek sarana prasarana SLB di DIY termasuk dalam kategori siap, 55% responden menilai aspek proses belajar mengajar SLB di DIY termasuk dalam kategori sangat siap, 58% responden menilai aspek tenaga pengajar SLB di DIY termasuk dalam kategori siap, 47% responden menilai aspek manajemen SLB di DIY termasuk dalam kategori siap, 51% responden menilai aspek lingkungan SLB di DIY termasuk dalam kategori siap, 55% responden menilai aspek dana SLB di DIY termasuk dalam kategori siap dan secara keseluruhan 47% responden menilai SLB di DIY berada dalam kategori siap. Ada pula kondisi kurang mendukung yang dihadapi oleh SLB yaitu belum relevannya kurikulum keterampilan dengan kualifikasi pasar kerja formal dan minimnya kerja sama dengan lembaga penyedia lapangan kerja.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 (Law No. 8 of 2016 on People with Disabilities) has been legalized to increase job opportunities for people with disabilities. This study aims to find the level of readiness of Special Education School (SLB) in Special Region of Yogyakarta (DIY) towards the implementation of career-based education in response to policy on the employment of people with disabilities. There were seven aspects to measure readiness level: curriculum, educators, learning process, infrastructure, facilities, management, and environment. In this research, a quantitative approach using a questionnaire survey, interview, and observation have been adopted. The sample of this research consists of 100 teachers and principals in 23 different schools. The findings of this research indicated 47% respondents agreed that SLB was prepared to respond policy on the employment of people with disabilities. In addition, 50% respondents also agreed that curriculum aspect in SLB was prepared, 42% respondents agreed that facilities and infrastructures aspect in SLB was prepared, 55% respondents agreed that learning process aspect in SLB was very well prepared, 58% respondents agreed that teachers aspect in SLB was prepared, 47% respondents agreed that management aspect in SLB was prepared, 51% respondents agreed that environment aspect in SLB was prepared, and 55% respondents agreed that funding aspect in SLB was prepared. Altough the findings indicated that SLB was prepared, there were some lack of supportive conditions faced by the school. The curriculum design was not yet relevant to the today's demanding jobs and partnership between employers and educators was not formed to develop and implement a school-to-work curriculum.

Kata Kunci : kesiapan sekolah, pendidikan kebutuhan khusus, disabilitas, kebijakan ketenagakerjaan