Pemenuhan Hak di Bidang Kesehatan bagi Tahanan dan Narapidana Perempuan yang sedang Hamil di dalam Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan

EMANUEL WISNU SATRIO WICAKSONO, Dra. Dani Krisnawati, S.H., M.Hum.

2018 | Skripsi | S1 HUKUM

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan dan pembiayaan jaminan kesehatan oleh Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan bagi tahanan dan narapidana perempuan yang sedang hamil sampai anaknya dilahirkan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris dengan sifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dengan narasumber dan responden serta data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan jaminan kesehatan bagi tahanan dan narapidana perempuan oleh Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan belum maksimal akibat kurangnya sarana penunjang kesehatan, sumber daya manusia dan anggaran. Adanya tumpang tindih dasar hukum pembiayaan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di luar Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan menyebabkan pembiayaan pelayanan kesehatan belum mengakomodir seluruh tahanan dan narapidana, bahkan biaya pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak dari tahanan dan narapidana perempuan tidak diatur.

This research have the aim to know the implementation and the funding of health insurance by the State Detention Center and Correctional Institution for pregnant female prisoners and inmates since they are expecting children until bearing them. This research is categorized into empirical normative with descriptive type. Primary data is gathered by direct interview with respondents and informants while the secondary data is obtained by literature study which further analyzed using qualitative method. Based on the research, it can be concluded that the implementation of health insurance for female prisoners and inmates by the State Detention Center and Correctional Institution were not maximal due to the lack of health supporting facilities, human resources and budget. The overlapping legal basis of funding for health care that practiced outside the State Detention Center and Correctional Institution cause the funding for the health care fails to accommodated all prisoners and inmates, moreover, the fund to fulfill basic needs for children of female prisoners and inmates is not regulated.

Kata Kunci : jaminan kesehatan, tahanan perempuan, narapidana perempuan, rumah tahanan negara, lembaga pemasyarakatan / health insurance, female prisoners, female inmates, state detention center, correctional institution