EVALUASI KETERSEDIAAN PETA PADA SITUS RESMI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2018

NEVY ARDIANTO, Heri Sutanta, S.T., M.Sc., Ph.D.

2018 | Skripsi | S1 TEKNIK GEODESI

Internet merupakan sarana yang digunakan dalam penyebarluasan data dan informasi melalui situs komersil maupun resmi. Situs resmi pemerintah kabupaten/kota digunakan sebagai implementasi sarana penunjang e-government dan keterbukaan informasi kepada publik sesuai dengan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008. Salah satu informasi yang disajikan adalah informasi spasial (keruangan) dalam bentuk peta. Peta dapat memberikan informasi terkait keruangan dan kewilayahan suatu kabupaten/kota yang disajikan dengan jelas dan lengkap agar dapat diterima oleh pembaca. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya memperhatikan aspek penyajian sesuai dengan kaidah kartografi. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan evaluasi ketersediaan peta pada situs resmi pemerintah kabupaten/kota pada tahun 2018 yang sebelumnya dilakukan oleh Sutanta, dkk (2013). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyajian peta pada situs resmi pemerintah kabupaten/kota meliputi jumlah ketersediaan peta dan dan perubahannya. Penelitian dilakukan oleh peneliti pada situs resmi pemerintah 514 kabupaten/kota di Indonesia. Penelitian ini merujuk pada penelitian Sutanta, dkk (2013) terkait metode dan aspek evaluasi. Metode yang digunakan berupa pengamatan pada setiap peta. Aspek evaluasi didasarkan pada bentuk peta dan format data, tema peta, tingkat kejelasan, dan kelengkapan informasi tepi. Sementara itu, hasil evaluasi terhadap peta tahun 2018 dibandingkan dengan hasil evaluasi terhadap peta penelitian Sutanta, dkk (2013) guna memperoleh perubahan jumlah ketersediaan peta. Hasil penelitian ini menunjukkan jumlah ketersediaan peta pada 5.056 situs resmi pemerintah kabupaten/kota sebanyak 5.004 peta. Terdapat peningkatan jumlah ketersediaan peta yang disajikan sebesar 2.664 peta. Selain itu, kualitas peta juga mengalami kenaikan, yakni peta yang dapat dibaca meningkat dari 50% menjadi 83,90%. Namun, penggunaan situs resmi pemerintah masih belum optimal karena masih terdapat kabupaten/kota yang belum memiliki situs resmi pemerintahan.

The internet is a media of dissemination data and information both commercially and legally using website. The official website of the district/city government is the implementation of public services and support facilities of e-government according to Presidential Decree No. 3 of 2003 and UU No. 14 of 2008. One of the public information disclosure is spatial information aspect, which presented into maps. The map must be presented clearly and completely in order to be accepted by the reader. Therefore, the government should pay more attention to issues related to the presentation of spatial information. Based on that, evaluation of map availability on the official website of the district/city government in 2018 is needed, previous research already conducted by Sutanta et al. (2013). The purpose of this research is to determine the presence of maps on the official website of the district/city government including the availability of maps and their changes. This research is conducted in 514 official websites of the district/city government. This research refers to research by Sutanta et al. (2013) related to the method and evaluation aspect. The method used for observation on each map. The evaluation aspects are based on types of map, data format, the theme of map, clarity level, and availability of cartographic information. Furthermore, to know the number of changes on map availability, the result of the evaluation in 2018 is compared with the evaluation result in 2013. The result of this research is 5.004 maps presented on 5.056 official websites of the district/city government. The results showed the increasing number of availability map by 2.664. The level of map quality also increased, the readable map increased from 50% to 83,90%. However, the use of official government sites is still not optimal because there are still districts/cities that do not have an official government website.

Kata Kunci : peta, ketersediaan peta, evaluasi, pemerintah kabupaten/kota