For the Public Good: Compulsory Licensing from the Perspective of International Investment Law

REFAH GAGRAG ANYAR, Prof. M. Hawin, S.H., LL.M, PhD

2018 | Skripsi | S1 HUKUM

Dengan maraknya arbitrase investor-negara, usaha menyeimbangkan antara kepentingan pribadi dan kebaikan bersama diawasi dengan lebih ketat. Selanjutnya, beberapa kasus arbitrase investasi akhir-akhir ini yang melibatkan hak kekayaan intelektual menimbulkan pertanyaan tentang hubungan antara norma hak kekayaan intelektual dan hukum investasi internasional. Penulisan hukum ini akan fokus ke satu konsep hak kekayaan intelektual, lisensi wajib, dan hubungannya dengan konsep hukum investasi internasional yaitu perlakuan adil dan setara dan ekspropriasi. Kesimpulan yang diambil oleh penulis adalah jika suatu negara mengikuti pedoman internasional mengenai lisensi wajib, lisensi wajib mereka tidak akan menyalahi standar perlakuan adil dan setera. Selanjutnya, meskipun lisensi wajib tidak dapat dikategorikan sebagai ekspropriasi langsung karena tidak ada pemindahan hak secara hukum, lisensi wajib dapat dikategorikan sebagai ekspropriasi tidak langsung jika dikeluarkan secara tidak proporsional dan tidak untuk tujuan publik. Negara seharusnya mengklarifikasi posisi lisensi wajib dan tindakan lain untuk melindungi kesejahteraan masyarakat dengan memuat klausula pengecualian umum di perjanjian investasi internasional mereka.

With the proliferation of investor-State investment arbitration, the delicate balancing act between private interests and the greater public good are under even more scrutiny. Furthermore, recent investment arbitration cases involving intellectual property rights beg the question of the relationship between intellectual property norms and international investment law. This thesis will focus on one intellectual property concept, compulsory licensing, and how it relates to the international investment law concepts of fair and equitable treatment standard and expropriation. To conclude this thesis, the author submits that if a country follows the international guidelines regarding compulsory licensing, their compulsory licenses would not be found in violation of the fair and equitable treatment standard. Moreover, although compulsory licenses cannot be considered a direct expropriation since no transfer of legal title occurs, it can be considered an indirect expropriation if it is issued disproportionately and not based on a public purpose. States should further seek to clarify the position of compulsory licensing and other measures designed to protect public welfare by including general exceptions clauses in their investment treaties.

Kata Kunci : compulsory license, investor-state arbitration, international investment law, fair and equitable treatment, expropriation, police power