Dinasti Politik Pada Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Sebuah Desa, Kabupaten Boyolali))

DRESIA ADITA TIRAYO, Richo Andi Wibowo, S.H., LL.M., Ph.D.

2018 | Skripsi | S1 HUKUM

Tujuan penelitian ini adalah, Pertama, untuk mengetahui dan menganalisis legalitas pengangkatan perangkat desa yang memiliki hubungan keluarga dengan kepala desa serta keberterimaan masyarakat desa mengenai aparatur pemerintahan desa yang saling memiliki hubungan keluarga, dan Kedua, untuk menentukan konsep hukum yang perlu dikembangkan untuk mengatasi masalah hukum mengenai dinasti politik pada pemerintahan desa. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris yang menggunakan kepustakaan dan dilengkapi dengan penelitian lapangan berupa wawancara pada 2 unsur responden. data yang didapat dalam penelitian kepustakaan dan lapangan kemudian diolah secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pertama, secara yuridis, tidak ada larangan mengenai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga di desa, namun dalam proses pengangkatan perangkat desa maupun proses pemilihan kepala desa tidak dapat dikatakan sah secara hukum. Selain itu, masyarakat desa tidak sepenuhnya menerima adanya dinasti politik pada pemerintahan desa, dan Kedua, terdapat konsep hukum yang perlu dikembangkan, yaitu perlunya pembatasan hak politik. Kata Kunci : Dinasti Politik, Pengangkatan Perangkat Desa, Masyarakat Desa

The objectives of this research are, Firstly, to find out and analyze the legality of appointment of village apparatuses that have family relationships with village heads as well as villagers' acceptance of village government apparatus with family relationships, and secondly to determine legal concepts that need to be developed to address legal issues about the political dynasty of the village administration. This research is normative-empirical law research using library and completed with field research in the form of interview on 2 element of respondent. data obtained in library research and field then processed descriptively. The results show that, Firstly, there is no legal prohibition on a political power run by a group of people who are still linked to family relations in the village, but in the process of appointment of the village apparatus and the election process of the village head can not be legally valid. In addition, villagers do not fully accept the existence of political dynasties in the village administration, and Secondly, there is a legal concept that needs to be developed, namely the need to limit political rights. Keywords : Political Dynasty, Appointment of Village Device, Village Community

Kata Kunci : Dinasti Politik, Pengangkatan Perangkat Desa, Masyarakat Desa