Pelaksanaan Penenggelaman Kapal Pelaku Tindak Pidana di Bidang Perikanan Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap oleh Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal di Ambon
ARYANVI KANTHA D, Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M
2018 | Skripsi | S1 ILMU HUKUMPenelitian dalam penulisan hukum ini secara objektif bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan dan prosedur pelaksanaan penenggelaman kapal pelaku tindak pidana di bidang perikanan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap di Indonesia dan keabsahan dari pelaksanaan penenggelaman kapal pelaku tindak pidana di bidang perikanan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal di Ambon. Penelitian dalam penulisan hukum ini merupakan penelitian hukum normatif empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif. Data primer yang didapatkan dari wawancara terhadap narasumber dan dan data sekunder yang didapatkan dari studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.. Penelitian dan pembahasan dalam penulisan hukum ini menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, pengaturan pelaksanaan penenggelaman kapal pelaku tindak pidana di bidang perikanan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap di Indonesia mengikuti ketentuan umum hukum acara pidana di Indonesia (KUHAP), tidak ada pengaturan khusus secara teknis untuk pemusnahan barang bukti berupa kapal. Kedua, pelaksanaan pidana penenggelaman kapal pelaku tindak pidana perikanan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal di Ambon adalah tidak sah karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana di Indonesia dan bertentangan dengan asas nullum iudicium sine lege atau asas legalitas dalam hukum acara pidana.
This research for legal writing is objectively aimed for knowing and analyzing the regulation and procedure of implementation of sinking of the perpetrators vessel in fishery field based on court decision that has permanent legal force in Indonesia and the legality of implementation of sinking of the perpetrators vessel in fishery field based on court decision that has permanent legal force by the task force of eradication of illegal fishing in Ambon. The research in this legal writing is a normative empirical legal research. The nature of this research is descriptive. Primary data is gathered by direct interview and the secondary data is derived by literature study. Every data in this research analyzed with qualitative method. The results of research and study in this legal writing are two conclusions. First, the regulation and procedure of implementation of sinking of the perpetrators vessel in fishery field based on court decision that has permanent legal force in Indonesia still based on general regulation of criminal procedural law (Criminal Procedure Code), there is no specific technical regulation about the destruction of vessel evidence. Second, the implementation of sinking of the perpetrators vessel in fishery field based on court decision that has permanent legal force by the task force of eradication of illegal fishing in Ambon is illegal because its implementation is not in accordance with the provisions of criminal procedural law in Indonesia and the principle of nullum iudicium sine lege or the principle of legality in criminal procedure law.
Kata Kunci : Penenggelaman Kapal, Pelaksanaan Pidana, Tindak Pidana di Bidang Perikanan, Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal/