The Reponsibility of Legal Analyst in the Implementation of Credit Approval at PT.Bank Nationalnobu.Tbk Jakarta

AGRADINDA ADHISTITA, Dr. Paripurna, S.H., M.Hum., LL.M.

2018 | Skripsi | S1 HUKUM

Tujuan dari penelitian hukum ini adalah memberikan pengetahuan tentang fasilitas kredit yang diberikan oleh bank yang dimaksudkan sebagai salah satu bisnis untuk mendapatkan keuntungan. Bank hanya dapat meneruskan tabungan publik kepada nasabahnya dalam bentuk kredit jika benar-benar yakin bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sebelum kredit diberikan, bank harus melakukan penilaian menyeluruh, karena sumber kredit dari bank adalah dana yang berasal dari masyarakat, sehingga analisis yang akurat dan menyeluruh, penyaluran yang tepat, pengawasan, dan pemantauan yang baik diperlukan. Analisis kredit dimaksudkan untuk memastikan bahwa penyaluran kredit dapat disampaikan kepada orang yang benar-benar dibutuhkan atau kepada orang yang tepat, bukan sebaliknya. Oleh karena itu penulis akan menentukan seberapa penting seroang analis hukum dan seberapa jauh tanggung jawab mereka dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normative-empiris. Data primer akan dikumpulkan dengan melakukan penelitian lapangan melalui wawancara dan diskusi dengan divisi terkait dalam setiap proses kredit, analisis menyeluruh dan berbagai aspeknya, termasuk dari aspek hukum. Kebenaran dan validitas subjek, serta objek hukum adalah persyaratan utama, di mana untuk mendapatkan kebenaran dan validitas ini, analisis kredit dari semua data yang diperlukan diperlukan. Termasuk segala bentuk perjanjian yang mendahului pencairan kredit oleh bank. Penulis menemukan peran analis kredit khususnya analis hukum adalah menganalisis kelengkapan dokumen hukum yang harus disiapkan oleh debitur saat mengajukan kredit. Seorang analis hukum akan memberikan rekomendasi apakah debitur layak atau tidak untuk diberikan. Namun faktanyameskipun calon debitur tidak layak untuk diberikan, otoritas persetujuan kredit masih tetap pada divisi lain yang merupakan Komite Kredit.

The provision of this legal research is to give knowledge of credit facility that given by bank, which is intended as one of the business to gain profit. Bank may only forward the public savings to its customers in the form of credit if its really convinced that the debtor will return the loan in accordance with the terms and conditions that have been agreed by both parties. It is necessary to pay attention to the factors and principles used by the bank in order to maintain the element of security as well as the element of profit from a credit. Before credit has granted, a bank should make thorough assessment, since the source of credit from the bank is the funds coming from the public, so that an accurate and a thorough analysis, proper channeling, supervision, and good monitoring are needed. The analysis of credit are intended to ensure that the credit distribution can be delivered to the one who truly needed or to the right person, not otherwise. Hence the author will determine how important a legal analyst is and how far their responsibility by use normative-empirical legal research approach.The primary data will be collected by doing field research trough interview and discussion with division related in every credit process, a thorough analysis of its various aspects, including from the legal aspect. Truth and validity of the subject, as well as the object of the law is a primary requirement, where to obtain the truth and validity of this, credit analysis of all necessary data is needed. Including any kind of agreement that precedes any credit disbursement by the bank. The author founds the role of credit analyst especially legal analyst is to analyze the completeness of legal documents that must be prepared by the debtor when applying for credit. A legal analyst will give a recommendation on whether the debtor is appropriate or not to be granted. However in fact, although a legal analyst has already stated prospective debtor not feasible to be granted, the authority of credit approval still remains to the other division which is Credit Committee.

Kata Kunci : Perjanjian Kredit, Analisa Kredit, Undang-Undang Perbankan