Tinjauan Yuridis Hak Pasien untuk Menolak Prosedur Medis atau Tindakan Tertentu menurut Sistem Hukum Indonesia dan Amerika

VICIA SACHARISSA, R.A. Antari Innaka T., S.H., M.Hum.

2018 | Skripsi | S1 HUKUM

Salah satu perkembangan terpenting dalam pengakuan hak-hak pasien di Indonesia maupun di Amerika Serikat adalah dengan adanya hukum yang mengatur tentang informed consent. Sebagai dua negara yang menganut dua sistem hukum yang berbeda, pengaturan tersebut tertuang dalam bentuk yang berbeda pula. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana informed consent itu diatur dalam hukum yang ada di Indonesia dan di Amerika. Hasil dari penelitian ini adalah, yang pertama, bahwa sebagai negara penganut civil law system, pengaturan mengenai informed consent di Indonesia tertuang dalam sumber hukum utama yang berupa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, serta berbagai Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri pendukung., sementara Amerika, negara common law system, pengaturan tentang informed consent di Amerika ditegaskan dalam ditegakkannya yurisprudensi yang ada, serta dua doktrin utama yaitu the right to self-determination dan the right to bodily freedom. Kedua, konsekuensi tentang pelanggaran informed consent di hukum perdata Indonesia dapat digolongkan sebagai wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum.

One of the most important development in the recognition of patient’s right in Indonesia and United States is the existence of law that regulates and recognizes informed consent. As two states with contrasting legal systems, both countries regulates the same matter in its own way. This research was done for the purpose of knowing how each country regulates informed consent, based on its own legal system. The first result of this research is that Indonesia, a country with civil law system, Indonesia regulates informed consent in its primary source of law which is the enacted law, some of which are the Law No. 36 of 2009 on Health, Law No. 29 of 2004 on Medical Practice, Law No. 36 of 2014 on Medical Practitioner, along with many supporting Government Regulations and Ministerial Regulations, meanwhile, as a country with common law system, America recognizes informed consent in its long history jurisprudence and supported by two main doctrines; the right to self-determination and the right to bodily freedom. Second, in Indonesia’s civil law regulation, the breach of informed consent may be categorized as either a breach of contract or in the law of tort.

Kata Kunci : Informed Consent, Informed Refusal, Perjanjian Terapeutik, Hak Pasien