Legal Protection of E-Money Holders with Telkomsel as the Provider of the Payment System Services and Conventional Banks as the Holder of Funds

BIDADARI MAHARDHIKA , Laurensia Andrini, S.H., LL.M.

2018 | Skripsi | S1 HUKUM

Like all financial services, electronic money ("E-Money") presents risks that need to be addressed. Not to mention, sectors aside from banks are now following the development of E-Money by becoming the provider of it. Telkomsel, a telecommunication company in Indonesia, is one of the examples that has gained a license from Bank Indonesia to become the provider of E-Money called as T-Cash. While Telkomsel is under the supervision of Bank Indonesia, conventional banks in which funds are placed in by Telkomsel are under the supervision of the Financial Services Authority. The purposes of this study are to look upon i) The supervisory system of Bank Indonesia, ii) the supervisory system of the Financial Services Authority, and iii) to analyze the legal relations between Telkomsel and Consumers, also between Telkomsel and Banks. Normative-empirical approach will be adopted in answering the presented problems. The analysis of this legal research will be based on secondary data that are supported by primary data. Secondary data are useful to form legal arguments, while primary data are useful to look upon the reality of law in the field. The Author discovered that the supervision of Bank Indonesia towards Telkomsel are divided into two; the supervision before the issuance of operational license to applicants which can be deemed to be effective, and supervision towards the operational activities which still lack of effectiveness due to providers being checked by way of "random sampling". While for the Financial Services Authority, one of the authorities is the right to control banks. Ensuring that banks uphold the principles of consumer protection are among the things that are controlled. Further for the legal relation between Telkomsel and Consumers, it revolves around the Agreement that bound both parties in which several provisions are seen to be contrasting the prevailing laws and/ or regulations. On the other side, the dispute settlement system that applies between the parties can be deemed sufficient for the protection of Consumers. Lastly, for the relation between Telkomsel and Banks, it is found out that Consumers has no position to interfere. Hence, compensation for any unexpected event can only be requested to Telkomsel, and not banks.

Seperti semua layanan keuangan, uang elektronik ("E-Money") juga menyajikan resiko yang perlu ditangani. Belum lagi, sektor selain bank kini mengikuti perkembangan E-Money dengan menjadi penyedia. Telkomsel, perusahaan telekomunikasi di Indonesia, adalah salah satu contoh yang telah memperoleh lisensi dari Bank Indonesia untuk menjadi penyedia E-Money yang disebut sebagai T-Cash. Sementara Telkomsel berada di bawah pengawasan Bank Indonesia, bank konvensional di mana dana ditempatkan oleh Telkomsel berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat i) Sistem pengawasan Bank Indonesia, ii) sistem pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan iii) untuk menganalisis hubungan hukum antara Telkomsel dan Konsumen, juga antara Telkomsel dan Bank. Pendekatan normatif-empiris akan diadopsi dalam menjawab permasalahan yang disajikan. Analisis penelitian hukum ini akan didasarkan pada data sekunder yang didukung oleh data primer. Data sekunder berguna untuk membentuk argumen hukum, sementara data primer berguna untuk melihat realita hukum di lapangan. Penulis menemukan bahwa pengawasan Bank Indonesia terhadap Telkomsel terbagi menjadi dua; pengawasan sebelum penerbitan izin operasional kepada pemohon yang dapat dianggap efektif, dan pengawasan terhadap kegiatan operasional yang masih kurang efektif karena penyedia yang diperiksa dengan cara "random sampling". Sedangkan untuk Otoritas Jasa Keuangan, salah satu kewenangannya adalah hak untuk mengontrol bank. Memastikan bahwa bank menjunjung prinsip perlindungan konsumen adalah salah satu hal yang dikontrol. Untuk hubungan hukum antara Telkomsel dan Konsumen, hal tersebut berkisar pada Perjanjian yang mengikat ke dua belah pihak dimana beberapa ketentuan dianggap menyalahi Undang-Undang dan/ atau Peraturan yang berlaku. Di sisi lain, sistem penyelesaian sengketa yang berlaku antara para pihak dapat dianggap cukup untuk melindungi Konsumen. Terakhir, untuk hubungan antara Telkomsel dan Bank, diketahui bahwa Konsumen tidak memiliki posisi untuk ikut campur. Oleh karena itu, kompensasi untuk kejadian tak terduga hanya dapat diminta kepada Telkomsel, dan bukan kepada bank.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Perlindungan Hukum, Uang Elektronik, Dompet Elektronik, Perusahaan Telekomunikasi, Consumer Protection, Legal Protection, E-Money, E-Wallet, Telkomsel, Telecommunication Company