Dinamika Politik Energi Terbarukan Indonesia : Peran Aktor Koalisi Kebijakan Pro-Investasi dalam Subsistem Kebijakan Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Tenaga Listrik Era Joko Widodo

DARNIK FATIMAH W, Dr. Nanang Indra Kurniawan, S.I.P., M.P.A.

2018 | Skripsi | S1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Pada Indonesia era pemerintahan Joko Widodo, terdapat perubahan arah kecenderungan kebijakan sektor energi kepada pengembangan fisik dan investasi energi terbarukan. Hal ini ditandai dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Energi Terbarukan untuk Tenaga Listrik. Mengingat kebijakan sektor energi yang kompleks, dinamis, dan melibatkan banyak aktor, masa implementasi kebijakan ini kemudian menjadi momentum terbentuknya koalisi kebijakan pro-distribusi dan pro-investasi yang terdiri atas aktor negara dan non-negara. Pertarungan kepentingan kedua koalisi yang terjadi dalam subsistem kebijakan menciptakan hasil keputusan pemerintah berupa ditetapkannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 50 tahun 2017 yang mencabut Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 tahun 2017. Dampak yang ditimbulkan dari adanya peranan koalisi pro-investasi dalam subsistem kebijakan energi tersebut adalah munculnya trend positif kebijakan energi Indonesia ke arah pengembangan energi terbarukan yang berkelanjutan.

Indonesia in Joko Widodo era has a different direction of energy policy tendency to physical development and renewable energy investment. This is marked by the stipulation of Regulation of Minister of Energy and Mineral Resources (Peraturan Menteri ESDM) No. 12 of 2017 on Utilization of Renewable Energy for Electricity. Given the complex, dynamic and inclusive policy of the energy sector, the implementation of this policy then becomes the momentum for the creation of a pro-distribution and pro-investment policy coalition which is involve state and non-state actors. The battle of interests of the two coalitions taking place in the policy subsystem creates the result of the government's decision in the form of the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 50 of 2017 which revokes the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 12 of 2017. Impacts that Pro-investment coalition created in the energy policy subsystem is positive trend of Indonesia's energy policy toward the development of sustainable renewable energy.

Kata Kunci : policy coalition, energy politics, renewable energy, EBT, Indonesia's renewable energy policy, energy distribution, energy investment, Minister of Energy and Mineral Resources Regulation.