Dinamika Politik di Balik Perumusan Kebijakan Energi Terbarukan di Jepang Pada Masa Pemerintahan Democratic Party of Japan (2009-2012)

DEA SONA ALAMANDA, Drs. Usmar Salam, M.I.S

2018 | Skripsi | S1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

Sebagai negara industri dengan konsumsi energi yang tinggi, tidak selamanya Jepang dapat bergantung pada impor energi fosil yang dilakukannya selama ini. Dalam merespon hal tersebut, Jepang melakukan diversifikasi energi dan mengandalkan energi nuklir sebagai sumber energi utama yang mampu dihasilkan secara mandiri. Mengingat energi nuklir bukanlah merupakan energi yang aman bagi lingkungan dan kesehatan, DPJ sebagai pemerintahan yang diberi kesempatan menduduki kursi pemerintahan tahun 2009 mulai mempromosikan energi terbarukan dengan membentuk berbagai kebijakan terkait. Melihat komitmen DPJ tersebut, terdapat dua kelompok kepentingan yang memiliki perbedaan dalam merespon kebijakan ini, yakni kelompok pro-nuklir dengan kelompok pro-energi terbarukan. Maka demikian, skripsi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kedua kelompok tersebut mempengaruhi pemerintah agar menerapkan kebijakan energi sesuai dengan kepentingannya serta apa saja faktor yang mempengaruhi pemerintah dalam menerapkan kebijakan. Faktor keberhasilan kelompok kepentingan dalam melobi pemerintah akan dijelaskan dengan konsep Japanese Interest Group oleh Taguchi. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa kelompok pro-energi terbarukan, sebagai kelompok yang mulanya tidak memiliki pengaruh besar dalam pemerintah, pada akhirnya berhasil mempengaruhi pemerintah DPJ dalam menerapkan kebijakan energi terbarukan, terutama kebijakan FIT.

As an industrial country, which has a high consumption of energy, Japan has depended on importing fossil energy to supply its energy needs. Japan has promoted the diversification of its energy resources and gradually shifted its energy use resources from fossil energy to other resources such as nuclear energy. As an energy they can produce domestically, nuclear energy has been expected to play a bigger role in Japan’s future. However, due to its danger to the environment, the new government, DPJ, sought to promote renewable energy resources by implementing its policy. In response to this, there are two different interest groups, which are the pro-nuclear energy and the pro-renewable energy. This undergraduate thesis aims to analyze how those groups influence the government to implement a policy in line with their interests, also the factors that are considered to implement the policy. The concept of Japanese Interest Group by Taguchi will be used to explain the factors behind those interest groups’ success in lobbying the DPJ Government. The result of this research shows that the pro-renewable energy group, previously the one with less power and influence in the government, is the group that successfully influenced the government to implement a renewable energy policy eventually.

Kata Kunci : Jepang, Perumusan Kebijakan, Energi Terbarukan, Kebijakan Energi, Kelompok Kepentingan/Japan, Policy Making Process, Renewable Energy, Energy Policy, Interest Group.