SANKSI PIDANA MATI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DITINJAU DARI KONSEP HAK KODRATI JOHN LOCKE

ANWAR IBRAHIM T, Dr. Ahmad Zubaidi, M.Si.

2018 | Skripsi | S1 FILSAFAT

Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan uraian tentang pemberlakuan sanksi pidana mati dalam UU. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta menggali pertimbangan filosofis pemberlakuan pidana mati dalam UU. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditinjau dari konsep hak kodrati John Locke. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kejahatan narkotika di Indonesia yang menimbulkan banyak korban dilihat dari tingginya angka kematian. Bahkan, fenomena itu disebut sebagai bencana nasional yang memunculkan dua kubu, yakni pro dan kontra dalam penerapan sanksi pidana mati bagi pengedar dan pengguna di Indonesia. Namun, justru banyak negara lain di dunia yang sudah menghapus sanksi pidana mati ini dalam peraturan hukumnya. Penelitian ini menggunakan model penelitian filsafat masalah faktual. Objek material penelitian ini adalah sanksi pidana mati dalam UU. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan objek formal penelitian adalah hak kodrati John Locke. Penelitian ini berjalan dengan empat tahap, yakni inventarisasi, klasifikasi, analisis, dan evaluasi kritis. Analisis data dilakukan dengan menggunakan empat unsur metodis, interpretasi, kesinambungan historis, komparasi, dan heuristik. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama, hak kodrati John Locke yang membahas berbagai kondisi dan masalah yang terkait dengan hak yang dimiliki seseorang dalam kelangsungan hidupnya di suatu negara, dengan kata lain hak kodrati John Locke bertujuan untuk menghimbau individu sebagai makhluk sosial yang hidup dalam pemerintahan sipil untuk dapat menjalankan dan menghargai masing-masing hak individu; kedua, sanksi pidana mati narkotika telah memunculkan problema dan kontroversi yang berkepanjangan terkait hak-hak yang dimiliki individu yang harus dilindungi oleh negara; ketiga, sanksi pidana mati secara pertimbangan filosofis dapat terus diterapkan untuk perlindungan hak-hak warga negara secara luas agar terjaminnya keamanan negara.

This study aims to explain the description of the imposition of death penalty sanctions in the Narcotics Act Number 35 of 2009 as well as explore the philosophical considerations of the imposition of death penalty in the Narcotics Act Number 35 of 2009 in the concept of natural rights John Locke. This research is motivated by the increasing of narcotics crime in Indonesia which caused many victims from the high mortality rate. In fact, the phenomenon is referred to as a national disaster that raises two camps, namely the pros and cons in the application of capital punishment sanctions for distributors and users in Indonesia. However, it is precisely many other countries in the world that have removed the sanction of death penalty in the rule of law. This study uses the research model of factual philosophy problem. The object of this study is a death penalty sanctions in the Narcotics Act Number 35 of 2009 and the formal object is the concept of natural right of John Locke. This research was conducted in four stages, namely inventory, classification, analysis, and evaluation. Data analysis was performed using four types of methodical, interpretation, historical, comparative, and heuristic. The results of this study are as follows: first, the natural rights of John Locke which discusses the various conditions and problems associated with the rights one has in the survival of a country, in other words the natural right of John Locke aims to appeal to the individual as a social being who lives in civil government to be able to exercise and respect each individual's rights; secondly, narcotics criminal sanctions have spawned prolonged problems and controversies over the rights of individuals who must be protected by the state; third, the death penalty in philosophical considerations may continue to be applied for the broad protection of the rights of citizens to ensure the security of the state.

Kata Kunci : hak kodrati, pidana mati, UU. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hak hidup