KONTRIBUSI PENYADAPAN GETAH PINUS TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT (PENYADAP) DI DESA NGAMBARSARI, RPH JATI, BKPH BATURETNO, KPH SURAKARTA

NUR ABDI APRILIANTO, Dr.Silvi Nur Oktalina, S.Hut., M.Si. ; Wiyono, S.Hut., M.Si.

2018 | Tugas Akhir | D3 PENGELOLAAN HUTAN

Getah pinus merupakan salah satu hasil hutan bukan kayu yang memiliki nilai ekonomi tinggi, dan banyak dikelola oleh Perum Perhutani. Perum Perhutani melibatkan masyarakat sekitar hutan sebagai mitra penyadap getah pinus, dengan adanya pelibatan ini diharapkan akan ada peningkatan produktivitas getah pinus dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi kegiatan penyadapan pinus terhadap pendapatan total dan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan kriteria Sajogyo dan Upah Minimum Kabupaten dari kegiatan penyadapan getah pinus. Penelitian ini dilakukan dengan teknik survei, observasi, dan wawancara terhadap masyarakat desa hutan yang berprofesi sebagai penyadap getah pinus. Penelitian ini dilaksanakan di sembilan dusun yang ada di Desa Ngambarsari Kecamatan Karangtengah Kabupaten Wonogiri. Pengolahan data dilakukan dengan menginputkan rata-rata pendapatan dari penyadapan getah pinus, pertanian, perkebunan, kehutanan, tanaman obat, peternakan dan pendapatan lain dalam (Rp/keluarga/tahun) untuk mengetahui besaran kontribusi dari penyadapan getah pinus terhadap pendapatan total serta pengaruhnya terhadap kesejahteraan penyadap. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dari aktifitas penyadapan getah pinus yang dilakukan masyarakat, dapat memberikan kontribusi sebesar 44 % terhadap total pedapatan atau sebesar Rp 15.712.577. Kesejahteraan penyadap di Desa Ngambarsari menurut kriteria Sajogyo, ada 51 % penyadap yang masuk dalam kategori sejahtera, sedangkan dilihat dari kriteria Upah Minimum Kabupaten (UMK) Wonogiri, mayoritas penyadap masuk dalam kategori kurang sejahtera (miskin) dengan persentase sebesar 67 %. Perbedaan hasil ini terjadi karena ada perbedaan penilaian dalam menentukan kesejahteraan, pada kriteria Sajogyo penilaian dititik beratkan pada konsep ambang kecukupan pangan, sedangkan UMK didasarkan pada standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Pendapatan dari kegiatan sadapan saja bisa dijadikan pendapatan utama untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum, tetapi pendapatan dari sadapan pinus saja belum bisa memenuhi standar kebutuhan untuk hidup layak.

Gum Rosin is one of the non-timber forest products that have high economic value, and many managed by Perum Perhutani. Perum Perhutani involves the community around the forest as a pine tappers partner, with this engagement expected to be an increase in productivity of pine resin and community welfare. This study aims to determine the contribution of pine wiretapping activities to total income and to determine the level of community welfare based on Sajogyo criteria and District Minimum Wage (UMK) from pine sap tapping. This research was conducted by survey, observation, and interview technique to forest villagers who work as pine sap tappers. This research was conducted in nine village in Ngambarsari, Karangtengah sub-district, Wonogiri regency. Data processing is done by inputting the average income from tapping pine resin, agriculture, plantation, forestry, medicinal plants, livestock and other income in (Rp / family / year) to find out the amount of contribution of pine sapping to total income and its effect on tappers welfare. Based on the results of the research can be noted that the activity of tapping pine resin done by the community, can contribute 44% to total income in the amount of Rp 15.712.577. The welfare of the tappers in Ngambarsari village according to Sajogyo criterion, there are 51% of the tappers are included in prosperous category, while viewed from Wonogiri Regency Minimum Wage (UMK) criteria, the majority of the tappers are in poor category with 67% percentage. This difference of results occurs because there are differences in assessment in determining the welfare, the criteria Sajogyo assessment emphasized on the concept of the threshold of food sufficiency, while the UMK is based on the standard of Living Needs (KHL). Revenues from tap activity alone can be the main income to meet minimum food needs, but income from pine tapping alone cannot fulfill the standards of the need for decent living.

Kata Kunci : Pine sap, Tapping, Revenue, Contribution, Welfare.