ANALISIS PERAN PARA STAKEHOLDER DALAM PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT SERTIFIKASI DI KOPERASI WANA LESTARI MENOREH KABUPATEN KULON PROGO

ENI PURWANTI, Wiyono, S.Hut.,M.Si

2018 | Tugas Akhir | D3 PENGELOLAAN HUTAN

Hutan rakyat merupakan hutan yang dikelola dan berada di atas tanah milik rakyat. Sertifikasi hutan rakyat bertujuan untuk meningkatkan kualitas penjualan kayu dan menjaga kelestarian hutan rakyat. Program sertifikasi hutan rakyat dilakukan melalui lembaga koperasi. Pengelolaan hutan rakyat sertifikasi perlu adanya kelembagaan yang baik. Dalam suatu kelembagaan terdapat pihak-pihak yang terlibat, bagaimana kepentingan, peran, serta interaksi antar pihak tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan kelembagaan dan peran dari masing-masing stakeholder dalam sertifikasi hutan rakyat. Penelitian ini dilakukan di Koperasi Wana Lestari Menoreh (KWLM) yang terletak di Kabupaten Kulon Progo. Metode penelitian yang digunakan yaitu wawancara mendalam kepada beberapa stakeholder yang terlibat secara langsung dalam kelembagaan sertifikasi hutan rakyat. Data pendukung lainnya berasal dari dokumen mengenai kelembagaan tersebut. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan membandingkan peran stakeholder sebelum dan sesudah KWLM memperoleh sertifikat FSC dan setelah bergabung dengan PT. SOBI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KWLM mengelola hutan rakyat sertifikasi FSC seluas 831,43 ha dengan anggota sebanyak 1.366 petani. KWLM telah memperoleh sertifikat FSC pada tahun 2011 dan bekerjasama dengan PT. SOBI sejak tahun 2016. Stakeholder lain yang berperan dalam sertifikasi hutan rakyat yaitu : 1) Dinas Kehutanan Kabupaten Kulon Progo, Dinas Koperasi, Dinas Pertanian, dan Perguruan Tinggi yang berperan dalam sosialisasi pengelolaan hutan rakyat; 2) Lembaga Sertifikasi yang berperan sebagai pemberi sertifikat; 3) LSM Telapak berperan sebagai fasilitator berdirinya koperasi; 4) Anggota berperan sebagai penjual kayu; 5) Buyer berperan sebagai pembeli kayu; 6) PT. SOBI berperan dalam pemasaran kayu dan pendanaan pengelolaan sertifikasi.

Community forest is a forest which managed and located on community private land. The aim of community forest certification are improve the quality of timber sale and maintain the sustainability of community forest. The community forest certification program is conducted through a cooperative institution. Community forest certification management needs a well institutionalization. In a institution there are some stakeholders involved, including interest, role, and interaction between them. The goal of the research are determine the institution management and the role of each stakeholders in community forest certification management. This research was conducted in "Koperasi Wana Lestari Menoreh" (KWLM) in Kulon Progo Regency. Data collection method used in these research was in-depth interview with some stakeholder who directly involved in institution of community forest certification. Other supporting data was obtained from documents about the institution. The data was analyzed using qualitative descriptive method and comparing the role of stakeholders before and after KWLM obtain FSC certification and join with PT. SOBI. The results indicate that KWLM manage 831,43 ha FSC certificated community forest with member of 1.366 farmers. KWLM has obtained FSC certification in 2011 and cooperated with PT. SOBI since 2016. Other stakeholders who play a role in community forest certification are : 1) Forest Office of Kulon Progo Regency, Department of Cooperation, Department of Agriculture, and College that took role in socialization of community forest management; 2) The certification institution took role as certifiers; 3) Non Governmental Organization of Telapak took role as facilitator for the establishment of cooperation; 4) Members acted as timber seller; 5) The buyers acted as a timer buyer; 6) PT. SOBI took role in timber marketing and funding for certification management.

Kata Kunci : hutan rakyat, sertifikasi, kelembagaan, stakeholder