Pemenuhan Kewajiban Adat dalam Sistem Peradilan Pidana Anak pada Wilayah Hukum Denpasar

ELYSABETH MUTHIA KUSUMONINGRUM PANGGALAHA, Muhammad Fatahillah Akbar, S.H., LL.M.

2018 | Skripsi | S1 HUKUM

Penelitian dalam Penulisan Hukum ini secara objektif bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hubungan Pemenuhan Kewajiban Adat terhadap Konsep Pendekatan Restorative Justice dan Restorative Justice dalam UU SPPA, serta penerapan pidana Pemenuhan Kewajiban Adat. Kemudian secara subjektif, tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Penelitian dalam Penulisan Hukum ini merupakan penelitian hukum normatif empiris. Sifat penelitian yang dilakukan oleh Penulis yakni deskriptif dengan menjelaskan segala sesuatu yang berkaitan dengan hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, data-data yang ada di dalam penulisan hukum ini diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan memilah-milah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang selanjutnya disusun secara sistematis dan dikaitkan dengan aturan yang relevan. Terhadap hasil penelitian dan pembahasan dalam Penulisan Hukum ini, diperoleh dua kesimpulan. Pertama, bahwa Pemenuhan Kewajiban Adat jika dilihat dari Konsep Restorative Justice telah memenuhi unsur-unsur dari Restorative Justice itu sendiri, namun Pemenuhan Kewajiban Adat tidak memenuhi unsur Restorative Justice yang dianut dalam UU SPPA karena dalam UU SPPA Pemenuhan Kewajiban Adat memiliki kedudukan sebagai pidana tambahan yang mana mengandung unsur pembalasan. Kedua, bahwa penegak hukum tidak pernah menerapkan sanksi ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak diterapkannya pemenuhan kewajiban adat antara lain: Jenis Perbuatan Pidana, Tidak ada Peraturan Pelaksana dan Posisi pemenuhan kewajiban adat sebagai pidana tambahan.

This research aims to examine and analyze the relevance between the fulfillment of local traditional obligations to restorative justice concept and the fulfillment of local traditional obligations to restorative justice concept on juvenile justice system, also the practice of the fulfillment of local traditional obligations. In term of subjective purpose, this research is to attain bachelor degree of law from Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada. The method of the research is a normative empirical legal research. The nature of research conducted by the Author is descriptive by explaining any matters which relates to the research results. This research employed a qualitative method, as the data used in this legal writing is obtained through library research and field research by selecting data obtained through library and field research which is the arranged systematically and analyzed based on relevant regulation. Through results of research and study in this legal research, there are two conclusions. First, If based on the concept of restorative justice then the fulfillment of local traditional obligations fulfilled the elements of restorative justice, whereas if based on the concept of restorative justice adopted on juvenile justice system, then the fulfillment of local traditional obligations does not fulfilled the elements of restorative justice because the fulfillment of local traditional obligations has an additional crime position in which criminal sanctions in the criminal justice system law contain elements of retributive. Second, law enforcement has never applied this sanction because facing obstacles in the application, namely: Types of Criminal Acts, No Implementing Rules and Position of The Fulfillment of local traditional obligations as additional criminal sanction.

Kata Kunci : Pemenuhan Kewajiban Adat, Restorative Justice, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)