ANCAMAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU (PRODUSEN DAN PENGEDAR) DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

FAISSAL MALIK, Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, S.H., M.Hum.; Prof. Dr. Edward OS. Hiariej, S.H., M.Hum.

2018 | Disertasi | DOKTOR ILMU HUKUM

Disertasi ini bertujuan mendeskripsikan ide dasar pembuat undang-undang menggunakan sanksi ancaman pidana mati terhadap pelaku (produsen dan pengedar) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan implementasi eksekusi terhadap terpidana mati pelaku (produsen dan pengedar) dalam tindak pidana narkotika telah memenuhi aspek kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum, sehingga diketahui apa kendala, menawarkan solusi agar kedepan ekekusi terpidana mati tindak pidana narkotika mengandung kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum. Penelitian dengan pendekatan penelitian hukum normatif dimana penelitian ini meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud, mengenai asas, norma, perjanjian dan doktrin. Kemudian menggunakan data primer untuk melengkapi data sekunder dimaksud. Pendekatan data primer ini dimaksudkan untuk mengetahui sumber data langsung melalui sumber yang tersedia dengan memilih lokasi Sekjen DPR RI Cq, Biro Humas, dan Kejaksaan Agung RI, dengan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari hasil studi dokumen dan wawancara terhadap narasumber. Hasil penelitiaan, menunjukkan bahwa ide dasar penetapan sanksi ancaman pidana mati terhadap pelaku dengan kualifikasi produsen dan pengedar dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam penjelasan risalah undang-undang narkotika tidak mengatur secara tegas ide dasar penetapan norma ancaman pidana. Akan tetapi secara implisit dalam perdebatan pembentukan pembentuk undang-undang tersebut menggambarkan bahwa kebijakan penentuan besaran sanksi pidana yang diancamkan terhadap pelaku "produsen dan pengedar" dengan ancaman pidana mati berpijak pada ide bahwa tindak pidana narkotika dengan pelaku "produsen dan pengedar" karena adanya unsur kesengajaan, terorganisir, sistematis, meluas dan menimbulkan akibat-akibat yang serius, dan akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana ini sangat serius terhadap masyarakat dan negara. Selain itu ketentuan tentang waktu eksekusi terpidana mati narkotika pemberlakuannya dalam praktek mengalami penundaan waktu yang tidak berkepastian meskipun telah memiliki kekuatan hukum tetap (incrach van bewijsde). Hal ini disebabkan adanya kendala normatif berupa belum sempurnanya pengaturan dalam Pasal 271 KUHAP, Peninjauan Kembali (PK) dan grasi. Untuk itu kedepan perubahan terhadap KUHAP dan sinkronisasi undang-undang terkait eksekusi terpidana mati mutlak dilakukan untuk memastikan tujuan hukum yakni kepastian hukum, keadilan hukum dan kepastian hukum.

This study aims for describing the basis for legislators in using death sentence threat against the perpetrators (the producers and the dealers) in the Act Number 35 of 2009 and how is the dealers) in the criminal act of narcotics who have been sentenced to death, which has fulfilled the requirements of legal certainty, legal justice and legal expediency so that obstacles may be identified and solutions are found and the future execution of those sentence to death in the criminal act of narcotics will fulfill the requirements of legal certainty, legal justice and legal expediency. It uses normative legal approach that considers law as norm system that relates to principles, norms, agreements and doctrines. It uses primary data to complete secondary data. The primary data is used to directly find out the existing data sources in the location of the study, which is the Secretariat General of Indonesian Legislative Assembly Cq. Public Relation Bureau, and the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia. The data is collected using document study and interview with resource persons. The results of the study show that the basis of the use of the death sentence threat against the perpetrators of the qualification of producers and dealers in the Act Number 35 of 2009 and the explanation of the act on the narcotics does not it is implicity regulate the establishment of the norm of the of the death sentence. However, it is implicitly described in the debate of the legislators that the policy of the establishment of the severity of the debate of the legislators that the policy of the establishment of the severity of the criminal act for the perpetrators (the producers and the dealers), which is death sentence, is based on the idea that they commit the criminal act of narcotics in a deliberate, organized, systematic, and wide-spreading way and it has serious affects for people and state. Additionally, the time of the execution of those sentenced to death in the criminal act of narcotics is in practice not certain because of the postponement of the execution inspite of the existing permanent legal decision (incrach van bewijsde). It is because there are normative obstacles of the in completeness of the regulation in the Article 271 of Criminal Code, the judicial review and clemency. Therefore, the amendment of the Criminal Code and to synchronize the related acts concerning wit the execution of those sentenced to death will be absolutely required in the future for the sake of legal certainty, legal justice and legal expediency.

Kata Kunci : Pelaku (Produsen dan Pengedar) Narkotika dan Ancaman Pidana Mati