Kapilaritas dalam Proses Kebijakan: Studi Intermestik tentang Desentralisasi di Indonesia 1974 - 2004

DYAH ESTU KURNIAWATI, Prof. Dr. Purwo Santoso, MA; Dr. Nanang Pamuji Mugasejati, MA

2018 | Disertasi | DOKTOR ILMU POLITIK

INTISARI Studi ini dilandasi oleh ketidakpuasan terhadap teorisasi tentang proses kebijakan yang secara metodologis didominasi oleh dikotomi antara pendekatan domestik vs pendekatan internasional. Keduanya sama-sama menjelaskan proses kebijakan sebagai proses rasional berbasis kepentingan dari aktor-aktor domestik atau internasional. Intensifikasi globalisasi yang menekankan peran penting ide dan informasi akibat semakin canggihnya teknologi menyebabkan dikotomi tersebut menjadi kurang relevan karena ide dapat bergerak secara diskursif lintas batas negara dan berpengaruh dalam proses kebijakan. Pertanyaan utama yang diajukan adalah �Bagaimanakah cara memahami proses kebijakan yang dikonstruksi oleh bekerjanya ide yang bergerak secara diskursif lintas batas negara?� Untuk itu perlu pendekatan yang disebut intermestik yang melihat proses kebijakan sebagai proses interaksi yang kapilaristik dari jejaring aktor negara maupun non negara lintas batas teritori yang memiliki perhatian yang sama tentang suatu isu atau ide kebijakan tanpa menafikkan peran sadar para pengambil keputusan sebagai pemilik veto power. Proses desentralisasi di Indonesia tahun 1974-2004 menjadi show case karena umumnya dipandang sebagai dinamika domestik semata, namun sesungguhnya intermestik. Tujuan studi ini adalah reteorisasi dengan menggunakan metafora kapilaritas dari ilmu Fisika yang dibentuk dari kerangka berpikir koalisi advokasi (Advocacy Coalition Framework/ACF) dari Sabatier dan Jenkins-Smith (1993) dan konsep epistemic community dari Haas (1992). Dengan kerangka �baru� tersebut proses kebijakan dapat dijelaskan sebagai proses �merembesnya� ide yang bergerak secara diskursif lintas batas negara. Dalam proses tersebut memungkinkan terjadinya kontestasi ide dan pembelajaran dari koalisi advokasi terkait yang dibantu oleh komunitas epistemik hingga dihasilkannya suatu kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deduktif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi dan wawancara mendalam terutama dengan pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses kebijakan, seperti Tim 7, perwakilan lembaga donor, perwakilan pemerintah pusat dan daerah, anggota DPR, para pakar desentralisasi, dll. Telaah yang dilakukan dalam studi ini mengkonfirmasi bahwa tata kelola pemerintahan di Indonesia tahun 1974-2004 berubah melalui proses kapilaritas ide yang didominasi oleh ideologi neoliberal. Jelasnya, penelitian ini menawarkan model kapilaritas sebagai tool of analysis untuk memahami proses kebijakan dalam �ruang baru� yang disebut intermestik.

ABSTRACT This study is based on dissatisfaction with theorizing about a policy process that is methodologically dominated by the dichotomy of the domestic vs. international approach. Both explain that the policy process is a rational and interest-based process of domestic or international actors. Intensification of globalization that emphasizes the important role of ideas, information, and technology causes the dichotomy to be less relevant because ideas can move discursively across national borders and also influence the policy process. The main question asked is "How do we understand the policy process that�s constructed by the working of ideas that move discursively across borders?" It is called intermestic approach that sees the policy process as working the idea process promoted by cross-border networks who share the same concern about a policy issue without denying the conscious role of decision makers as veto power owners. The process of decentralization in Indonesia from 1974-2004 became the show case of this study because it is generally viewed as a domestic but indeed an intermestic dynamic. The objective of this study is to re-theorize using a capillarity metaphor in physics science by developing framework from combination of Advocacy Coalition Framework (ACF) from Sabatier and Jenkins-Smith (1993) and the epistemic community concept by Haas (1992). By this new framework the policy process can be described as a process of "seeping" ideas and knowledge among cross-border advocacy coalitions that have the same belief or concern about a policy issue. In the process it allows the contestation of ideas and lessons learned from stakeholders assisted by the epistemic community to produce a decision. The research method used is qualitative-deductive. Data collection is done by documentation studies and in-depth interviews, especially with parties that directly or indirectly involved in the policy process, such as Team 7, donor agencies, central and local government representatives, DPR members, decentralization experts, etc. The studies undertaken in this study confirm the characteristic capillarity of ideas that changed governance in Indonesia in 1974-2004 that dominated by neoliberal ideology. Clearly, this study offers a capillarity model as a tool of analysis to understand the policy process in a �new space� called intermestic.

Kata Kunci : intermestic, policy process, capillarity model, networking, learning, decentralization