Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dengan Sistem Potong Gaji Antara Pegawai Negeri Sipil Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga Dengan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Megar

MAR ATUN SA'ADAH, Dr. Sutanto, S.H., M.S.

2018 | Skripsi | S1 HUKUM

Tujuan penulisan hukum ini adalah mengetahui dan mengkaji mengenai pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang dengan sistem potong gaji antara pegawai negeri sipil unit pelaksana teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga dengan KPRI Megar, serta mengetahui dan mengkaji mengenai penyelesaian yang ditempuh oleh KPRI Megar terhadap perbuatan wanprestasi oleh debitur. Penulisan hukum ini bersifat normatif empiris yang menggabungkan metode penelitian normatif dengan cara melakukan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder dan metode penelitian empiris dengan cara melakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer. Data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut di analisis dengan metode kualitatif dan disajikan dengan menggunakan metode deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang dengan sistem potong gaji dikatakan berjalan lancar. Mekanisme yang dilakukan dalam pemotongan gaji milik debitur yang digunakan sebagai pembayaran angsuran adalah dengan melibatkan pihak ketiga yaitu bendahara gaji UPT Dinas Pendidikan, Kecamatan Rembang. Gaji debitur merupakan harta yang digunakan untuk pembayaran angsuran yang termasuk kebendaan milik debitur yang akan ada, sehingga melahirkan jaminan umum sesuai dengan pasal 1131 KUHPerdata. Perbuatan wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian ini adalah debitur melaksanakan prestasi tetapi keliru yaitu jumlah angsuran tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Upaya penyelesaian yang ditempuh oleh KPRI Megar terhadap perbuatan wanprestasi, dilaksanakan secara bertahap yaitu penagihan, pemberian surat peringatan untuk memilih dapat memilih untuk melakukan pembayarkan sisa angsuran secara tunai langsung ke koperasi atau sisa angsuran dianggap ditanggulangi oleh koperasi kemudian akan dijumlahkan kedalam utang milik debitur, dan upaya yang terakhir adalah rescheduling.

The aim of this legal research is to understand and analyze the implementation of salary deduction system in loan agreement occurs between civil servants department of education, Rembang Region, Purbalingga Regency with KPRI Megar, and to understand and analyze the settlement measure that will be taken by KPRI Megar as creditor, if the debtor breach the contract. This legal research is managed in normative-empirical method. Normative research uses sources from library to obtain secondary data which is combined with empirical research (conducted by field research) to displayed primary data. The data collected were analyzed using qualitative method and presented with descriptive method. According to the research result, the implementation of salary deduction system in loan agreement is running well. Exchequer of department of education Rembang Region, Purbalingga Regency as the third party isinvolved in the mechanism/procedure of using debtor's salary deduction in loan payment. Since salary is a good owned by the debtor that will exist at a later date, it will become a general assurance provided by the civil code article 1131. The breach or wanprestasi occur when the payment amount is less than the deal. KPRI Megar take a systematicmeasure of wanprestasi or breach settlement gradually i.e billing, sending warning letter which contain two options, first pay off the rest amount in cash directly to the coorperative or second the coorperative/union will cover the remaining payment then it will be calculated into the debtor's debt, and the last action is rescheduling.

Kata Kunci : Perjanjian Pinjam Meminjam Uang, Potong Gaji, Pegawai Negeri Sipil, Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI).