Indonesia's Obligations Under the Presidential Regulation Number 125 Year 2016 on Handling of Refugee with regards to the Protection of Asylum Seekers and Refugee through the Entry of Waterways
MOHAMAD IBNU FARABI, Prof. Dr. Sigit Riyanto, S.H., LL.M.
2018 | Skripsi | S1 ILMU HUKUMPenelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kewajiban pemerintah Indonesia berkaitan dengan perlindungan pencari suaka dan pengungsi melalui masuknya dari perairan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian normatif, yang berarti bahwa penelitian hukum ini bergantung pada literatur untuk memberikan pemahaman tentang masalah ini. Data dianalisis menggunakan metode kualitatif. Temuan penelitian hukum ini menunjukkan bahwa alasan dibalik berlakunya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri bergantung pada perspektif historis yang terjadi di Indonesia dan tujuan yang ingin dipenuhi untuk melindungi pencari suaka dan pengungsi. Pelaksanaan kewajiban pemerintah Indonesia telah dilaksanakan dengan baik untuk melindungi hak-hak pencari suaka dan pengungsi, meskipun beberapa kewajiban tidak diuraikan secara jelas dalam peraturan dan ada beberapa hak, yang belum diatur, meskipun ini adalah hak-hak penting bagi mereka untuk bertahan hidup di negara suaka.
This legal research is aimed to analyze the implementation of the obligations of the government of Indonesia with regards to the protection of asylum seekers and refugees through the entry of waterways based on the Presidential Regulation Number 125 Year 2016 on Handling of Refugee. The method of this legal research was a normative research, which means that it relies on the literature to give an understanding on the issue. The data were analyzed using the qualitative method. The finding of this legal research shows that the rationale behind the enactment of the Presidential Regulation Number 125 Year 2016 on Handling of Refugee relies on historical perspective occurred in Indonesia and the aims that want to be fulfilled in order to protect asylum seekers and refugees. The implementation of the obligations of the government of Indonesia has been well implemented to protect the rights of asylum seekers and refugees, although some obligations are not elaborated clearly in the regulation and there are several rights, which have not been regulated, even though these are the essential rights for them to survive in an asylum country.
Kata Kunci : Indonesia, refugees, asylum seekers, human rights, international law, international refugee law, international human rights law