ANALISIS YURIDIS IMPLIKASI PENGHILANGAN KLAUSULA PENGEMBALIAN BIAYA OPERASI (COST RECOVERY) PADA KONTRAK BAGI HASIL HULU MINYAK DAN GAS BUMI SKEMA GROSS SPLIT TERHADAP PARA PIHAK

NADYA RAHMA ZAFIRA, Herliana, S.H., M.Com.Law., Ph.D.,

2018 | Skripsi | S1 HUKUM

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktorfaktor apa yang melatarbelakangi klausula cost recovery dihapuskan dalam kontrak bagi hasil hulu migas skema gross split. Selain itu juga, mengkaji pengaturan Permen No. 08 Tahun 2017 dan PP No. 53 Tahun 2017 dalam merespon faktor-faktor yang melatarbelakangi dihapuskannya klausula cost recovery. Penulisan hukum ini juga menganalisis implikasi penghilangan klausula cost recovery dalam kontrak bagi hasil hulu migas di Indonesia terhadap hak dan kewajiban para pihak. Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan bersifat normatifempiris. Dimana penelitian dilakukan untuk memperoleh data primer yaitu data lapangan dan data sekunder yaitu data kepustakaan. Data primer diperoleh melalui proses wawancara kepada responden. Data sekunder diperoleh dari studi pustaka yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, faktor-faktor yang melatarbelakangi klausula cost recovery dihapuskan dalam kontrak migas skema gross split, antara lain pengawasan yang ketat oleh SKK Migas dan prosedur yang memakan waktu lama; biaya operasi yang boros dan tidak efisien; adanya potensi APBN yang membengkak akibat cost recovery; dan adanya pajak sejak masa eksplorasi. Kedua, dalam pengaturannya, kontrak bagi hasil skema gross split tidak lagi menggunakan sistem cost recovery, sehingga permasalahan yang muncul tidak dikhawatirkan lagi dan juga kontraktor mendapat banyak insentif pajak. Ketiga, implikasi dari penghilangan klausula cost recovery di dalam KKS Migas skema gross split, terhadap kontraktor, akan mendapatkan kepastian hukum dari sisi pajak dan dapat meningkatkan itikad baik, juga akan mempengaruhi dalam manajemen biaya operasional sehingga lebih efisien. Terhadap SKK Migas dan pemerintah, adanya kepastian hukum karena tidak ada lagi penggantian biaya operasi, serta bisa mengurangi beban APBN.

This legal writing aims to know and analyze the underlying factors of the abolition of cost recovery clause in gross split oil and gas contract. Aside from that, this legal writing analyze the adjustment of Indonesian Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 8 of 2017 and Government Regulation No. 53 of 2017 in responding to the factors that underlying the abolition of cost recovery clause. This legal writing also analyze the implications of the abolition of cost recovery clause on oil and gas contract in Indonesia towards rights and obligation of the parties. This legal writing use normative-empirical approach method. The research is conducted to obtain primary data and secondary data. Primary data obtained from interview process with the respondents. Secondary data obtained from literature study, which consists of primary and secondary legal materials. The result of the research shows that first, the factors that cause the abolition of cost recovery clause in gross split oil and gas contract are strict supervision by SKK Migas and procedures that take a long time; wasteful and inefficient operating cost; state budget has potential of swelling because of cost recovery; and taxes were imposed during exploration. Second, based on the regulation, gross split production sharing contract no longer use cost recovery system, thereby no need to worry about the problems that were caused by cost recovery and also contractors get a lot of tax incentives. Third, implications of the abolition of cost recovery clause in gross split production sharing contract, towards the contractors, they will get legal certainty in taxation and will increase good faith, it will also affect their operational cost management so it will be more efficient. Towards SKK Migas and the government, there will be legal certainty because there’s no more cost recovery, and also it can reduce the burden of state budget.

Kata Kunci : Kontrak Bagi Hasil Hulu Migas, Klausula Cost Recovery, Gross Split