Analisis Hubungan Pemerintah Desa dengan Lembaga Adat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Adat di Desa Watu Tiri, Kabupaten Manggarai Barat

BRIAN DHIRA W, Tody Sasmitha Jiwa Utama, S.H., LL.M.

2018 | Skripsi | S1 HUKUM

Desa Watu Tiri mempunyai dua lembaga yang berkuasa di dalam desa yakni Pemerintah Desa dan Lembaga Adat. Dalam pelaksanaan kekuasaan di Desa, kedua lembaga mengalami suatu bentuk interaksi yang mempengaruhi masing-masing lembaga dalam menjalankan kekuasaannya. Misalnya dalam penyelesaian sengketa dimana masing-masing lembaga mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di Desa. Selain itu juga pelaksanaan program desa oleh Pemerintah Desa juga memungkinkan terjadinya interaksi antara kedua lembaga tersebut, terutama terhadap program-program yang memiliki persinggungan dengan hukum adat yang berlaku di desa. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis ditemukan bahwa interaksi kedua lembaga ini dipengaruhi oleh adanya dinamika politik kekuasaan desa yang melibatkan tokoh-tokoh yang cukup berpengaruh di tengah masyarakat. Pemerintah Desa menjadi sebuah wadah yang diperebutkan oleh tokoh-tokoh tersebut, sehingga tidak hanya memberikan dampak pada interaksi antara Pemerintah Desa dengan Lembaga Adat, namun juga pada interaksi di lingkup internal Pemerintah Desa maupun Lembaga Adat itu sendiri. Dampak lebih jauh dari bentuk interaksi yang terjadi antar lembaga-lembaga yang saling berdinamika tersebut adalah dapat terdegradasinya kekuasaan Lembaga Adat di desa, mudah dimasuki kepentingan dari luar, dan menimbulkan keraguan masyarakat terhadap lembaga penyelesai sengketa yang ada di desa.

Watu Tiri Village has two ruling institutions within the village, that are Village Government and Adat Institution. In the implementation of power in village, both institutions experience a form of interaction that affects each institiution in implementing its power. For example in dispute resolution where each institiution has the authority to resolve disputes that occurred in the village. The implementation of village programs by the Village Government also allows those two intitiutons for interact each other, especially on programs that have contradiction with adat law in the village. The results of research found that the interaction of these two intitutions is influenced by the political activities in the village that involving influential figures in the community. The Village Government becomes a venue contested by these figures, thereby not only impacting the interaction between the Village Government and the Adat Institiution, but also on the interaction within the internal scope of the Village Government as well as the Adat Institution itself. The further impacts of the interaction between institutions are the degradation of the power of Adat Institution in the village, easily accessible from outside interest, and raising public doubts about the existing dispute resolution institutions in the village.

Kata Kunci : Lembaga Adat, Pemerintah Desa, interaksi.