Dampak Politik Rekognisi terhadap Statelessness dan Pemenuhan HAM Keturunan Haiti di Republik Dominika

ANGGITA TRIASTIWI HARIANTO, Dr. Dafri Agussalim

2018 | Skripsi | S1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

Berangkat dari kesenjangan antara konsep universalitas Hak Asasi Manusia (HAM) dan praktik perlindungannya yang parsial, penelitian ini berargumen bahwa statelessness secara signifikan mempengaruhi perlindungan HAM di Republik Dominika. Penelitian ini mengamati pemenuhan HAM para keturunan Haiti di Republik Dominika yang tercabut kewarganegaraannya dan menjadi stateless. Fokus dari penelitian ini adalah bagaimana politik rekognisi yang dilakukan pemerintah Republik Dominika melalui berbagai instrumen kebijakan yang diskriminatif mempengaruhi citizenship dan pemenuhan HAM keturunan Haiti. Data mengenai kebijakan yang mengatur pemberian dan pencabutan status kewarganegaraan di Republik Dominika dan sejauh mana pemerintah memenuhi HAM stateless keturunan Haiti dianalisis menggunakan konsep the right to have rights Hannah Arendt. Konsep ini berkaitan dengan politik rekognisi dan politik perlindungan HAM negara dalam kerangka citizenship. Dari penelitian ini, terlihat bahwa politik rekognisi secara signifikan mempengaruhi tingginya angka statelessness di kalangan keturunan Haiti. Hal ini terjadi karena politik rekognisi mempengaruhi akses keturunan Haiti terhadap pengakuan negara dalam hal kewarganegaraan. Berbagai kebijakan terkait status kewarganegaraan, terutama Kebijakan Kewarganegaraan 2013, tidak hanya menyulitkan keturunan Haiti mendapat kewarganegaraan, namun juga mencabut kewarganegaraan sekian generasi keturunan Haiti. Berbagai kebijakan terkait status kewarganegaraan menunjukkan bagaimana antagonisme terhadap keturunan Haiti telah mempengaruhi agenda politik pemerintah. Sementara itu, di negara yang tidak memiliki instrumen untuk membicarakan, mengatur dan melindungi stateless, keturunan Haiti yang tidak memiliki kewarganegaraan menghadapi masalah perlindungan HAM yang kompleks akibat eksklusi sistematis.

Drawing from the dilemma between politic of rights protection and universal value of human rights, this thesis argues that stateless significantly affect human rights protection in Dominican Republic. This research observes rights protection granted to the Uaitian descents who have been rendered stateless due to deprivation of nationality. This research will specifically focus on how politic of recognition implemented by the government of Dominican Republic through various discriminatory policies impact citizenship and rights fulfillment of stateless Haitian descents. Hannah Arendt�s theory on the right to have rights will be utilized to analyze the data on the policies concerning granting and revoking of nationality and the extend of government�s roles in fulfilling the human rights of stateless Haitian descents. Arendt's work discuss the politics of recognition and rights protection in the citizenship framework. The absent of citizenship in the stateless phenomena shows that politic of recognition affect the Haitian descents� access to obtain government�s recognition in the form of citizenship. At such, it directly correlates to the statelessness phenomena among the Haitian descents. More than just limiting Haitian descents� chance to obtain full citizenship, various policies concerning nationality status, especially Nationality Law 2013, actually result in the systematic deprivation of nationality for many generations of Haitian descents. Various policies concerning citizenship status demonstrate that the government�s political agenda is not independent from the latent antagonism against Haitian descents. When political and law instrument to address, regulate and protect stateless person is in bare minimum, stateless Haitian descents face various rights protection problem stemmed from systematic exclusion rooted not only in the faulty government�s policies and responses but also racism.

Kata Kunci : denasionalisasi, HAM, Keturunan Haiti, Republik Dominika, statelessness