Demokrasi Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia

SAPTO HERMAWAN, Prof. Dr. Marsudi Triatmodjo, S.H., LL.M.; Dr. Drs. Paripurna P. S., S.H., M.Hum., LL.M.

2018 | Disertasi | DOKTOR ILMU HUKUM

Penelitian disertasi ini bertujuan untuk memberikan preskripsi dan sekaligus menguraikan secara komprehensif mengenai (1) arti penting atau urgensi masuknya persoalan lingkungan hidup dalam proses demokratisasi yang tengah berjalan di Indonesia, (2) konseptualisasi pengintegrasian demokrasi lingkungan hidup ke dalam pengelolaan nasional pertambangan mineral dan batubara di tengah agenda pembangunan berkelanjutan (sustainable development), dan (3) formulasi sistem hukum nasional pada masa mendatang dalam rangka memberikan landasan yuridis yang memadai sehubungan dengan gagasan pengintegrasian demokrasi lingkungan hidup ke dalam pengelolaan nasional pertambangan mineral dan batubara. Penelitian disertasi ini dapat dikategorikan sebagai metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan lima pendekatan. Adapun sumber informasi penelitian yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan sumber informasi dilakukan dengan menggunakan studi dokumen (content analysis) dan studi perbandingan (comparative analysis). Analisis sumber informasi dan penarikan kesimpulan adalah menggunakan adalah metode penalaran (logika) deduksi. Kesimpulan dari penelitian disertasi ini, pertama bahwa masuknya persoalan lingkungan hidup dalam proses demokratisasi di Indonesia memiliki arti penting yaitu (1) Tersedianya ruang untuk mendiskusikan perbedaan gagasan dan pendapat; (2) Pengakuan akan hak lingkungan hidup; (3) Kelestarian dan keberlanjutan atas lingkungan hidup; (4) Pembentukan pemerintahan yang responsif; (5) Membimbing perencanaan pembangunan nasional yang bersendikan kepada nilai ekologi; dan (6) Proses pembelajaran dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi. Kedua, sejalan dengan gagasan pengintegrasian demokrasi lingkungan hidup ke dalam pengelolaan nasional pertambangan mineral dan batubara di tengah agenda pembangunan berkelanjutan (sustainable development) maka komponen-komponen yang diperlukan terkait dengan hal tersebut antara lain (1) Aksesibilitas dan transparasi informasi lingkungan hidup dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara; (2) Partisipasi publik dalam setiap perumusan kebijakan dan/atau regulasi lingkungan hidup terkait dengan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara; (3) Akses kepada keadilan dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara; (4) Pelibatan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan nasional pertambangan mineral dan batubara; dan (5) Perlindungan, penghormatan dan pemulihan terkait dengan persoalan hak asasi manusia dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Ketiga, dalam rangka memperkuat gagasan atau konseptualisasi pengintegrasian demokrasi lingkungan hidup ke dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara maka norma-norma hukum di dalam sistem hukum nasional sedapat mungkin harus berjalan beriringan secara selaras dan harmonis sehingga dapat memberikan landasan yuridis yang memadai.

The main goal of this dissertation is providing a detailed explanation and also give some prescriptions about (1) the importance or urgency of the inclusion of environmental issues in the national process of democratization (2) conceptualizing the integration of environmental democracy into the national management of mineral and coal mining in the midst of sustainable development issues, and (3) the national legal system in the future regarding to provide an adequate legal basis related to the integration of environmental democracy into the national management of mineral and coal mining. This research can be categorized as normative law research method by using five approaches. The sources of research information used include primary legal materials and secondary legal materials. The technique of gathering information source is done by using study literature (content analysis) and comparative analysis. Analysis of information sources and conclusions is to use is the method of reasoning (logic) deduction. The conclusion of this dissertation, first is the inclusion of environmental issues into the democratization process in Indonesia has significance, among others (1) There is a space for discussing the differences of ideas and opinions, (2) Recognition of environmental legal rights, (3) The environment sustainability, (4) Building a responsive government, (5) Give guidance to national development plan based on ecology values, and (6) Learning process in order to improve the quality of democracy. Secondly, in line with the idea of integrating environmental democracy into the national management of mineral and coal mining in the midst of sustainable development issues, therefore the elements which is necessary to support the idea of integration are: (1) Availability of accessibility and information transparency in the management of mineral mining and coal; (2) Public participation in any formulation of policies and/or regulations related to the management of mineral and coal mining; (3) Access to justice in the management of mineral and coal mining; (4) Respect and involve the rights of indigenous peoples in the national management of mineral and coal mining; and (5) Protection, respect and remedy related to human rights issues in the management of mineral and coal mining. Thirdly, in order to strengthen the idea or conceptualization of integrating environmental democracy into the management of mineral and coal mining, legal norms in the national legal system must be aligned with the main agenda of environmental protection and can also provide an adequate legal foundation.

Kata Kunci : demokrasi lingkungan hidup, pertambangan mineral dan batubara, pembangunan berkelanjutan