Perlindungan Hukum Simpanan Anggota Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam di Kabupaten Sleman dalam Kaitannya dengan Pembentukan Lembaga Penjamin pada Koperasi

NYOMAN BAYU SUDEWA, Herliana, S.H., M.Com.Law., Ph.D

2018 | Skripsi | S1 HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap simpanan anggota Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam di Kabupaten Sleman dalam kaitannya dengan pembentukan lembaga penjamin pada koperasi. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji jaminan kepastian dan keamanan bentuk perlindungan hukum tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian empiris normatif, dengan data primer berupa bentuk perlindungan hukum dari beberapa Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam di Kabupaten Sleman, dan data sekunder berupa sumber hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait serta sumber hukum sekunder berupa naskah akademik rancangan undang-undang tentang perkoperasian. Data tersebut kemudian dianalisis dengan metode kualitatif yang. mengahasilkan uraian yang bersifat deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan didapatkan bahwa bentuk perlindungan hukum simpanan anggota Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam terdapat dalam ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Bentuk perlindungan hukum tersebut berupa aturan yang mengatur urutan pembayaran kewajiban dalam masa penyelesaian pembubaran koperasi, dimana simpanan anggota merupakan salah satu kewajiban yang harus dibayarakan. Pembayaran kewajiban tersebut sangat bergantung kepada sisa harta kekayaan Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam yang dibubarkan. Sehingga bentuk perlindungan hukum tersebut belum sepenuhnya memberikan jaminan kepastian dan keamanan bagi simpanan anggota Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam.

This study aims to understand the form of legal protection for Credit Union (Koperasi Simpan Pinjam/KSP) or Credit Unit (Unit Simpan Pinjam/USP) members' deposit in Sleman regency in regards to the establishment of Insurance Corporation in the union. This study also aims to examine the certainty and security insurance of the aforementioned form of legal protection. This study is normative empirical research, with the form of legal protection for several Credit Unions or Credit Units in Sleman regency as the primary data, and secondary data being the primary legal source, i.e. related laws and regulations and secondary legal source, i.e. academic draft of the bill on Indonesian Co-operatives. The data thus analysed using a qualitative method, which produces a descriptive qualitative analysis. The result indicates that the form of legal protection for Credit Union or Credit Unit members' deposit is stipulated in Article 33 of Government Regulation No. 9/1995 on The Implementation of Credit Activities by Co-operatives. The legal protection is in the form of regulations that regulate the order of obligation payments in the process of a co-operative dissolution, wherein members' deposit is one of the obligations that must be paid. The aforementioned obligation payments are highly dependent on the remaining assets of the dissolved Credit Union or Credit Unit. Thus, this form of legal protection does not fully provide a certainty and security insurance for Credit Union or Credit Unit members' deposit.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Simpanan Anggota Koperasi / Legal Protection, Co-operative Members' Deposit