TINJAUAN PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS DAN UMRAH OLEH DIREKTORAT JENDRAL PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH KEMENTERIAN AGAMA

WIWING ERLIANA, Dwi Haryati, S.H., M.H.

2018 | Skripsi | S1 HUKUM

Adanya kasus pelanggaran yang dilakukan oleh biro penyelenggara ibadah haji khusus dan umrah mewajibkan pemerintah untuk memberikan perlindungan lebih kepada masyarakat. Pemerintah, melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terkait penyelenggaraan ibadah haji khusus dan umrah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah terhadap izin biro penyelenggara ibadah haji khusus dan umrah, serta tindakan yang dilakukan apabila terjadi pelanggaran oleh biro penyelenggara haji khusus dan umrah. Jenis penelitian hukum ini adalah yuridis empiris. Metode ini digunakan untuk melakukan penelitian lapangan, sehingga didapatkan data primer dan sekunder melalui wawancara, observasi dan pengumpulan dokumen. Studi pustaka juga dilakukan untuk melengkapi data lapangan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitiatif yang menghasilkan data berupa gambaran pelaksanaan pengawasan terhadap biro penyelenggaraaan ibadah haji khusus dan umrah yang kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian adalah pelaksanaan pengawasan yang dilakukan petugas Pengawas Direktrat Jenderal Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah sudah dijalankan sesuai dengan normanya, yaitu setiap satu tahun sekali melalui pengawasan langsung dan pelaporan pada setiap kegiatan. Namun hal ini masih terjadi penyimpangan. Terbukti dari adanya pelayanan yang diberikan kepada jemaah dibawah standar, adanya �salam tempel", banyak biro yang tidak berizin beroperasi, dan pelanggaran lainnya. Hambatan dalam pelaksanaan pengawasaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah adalah kurangnya anggaran dan petugas pengawas dilapangan. Tindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Umrah untuk menanggulangi pelanggaran adalah dengan tindakan preventif kepada masyarakat, peneguran kepada biro penyelenggara ibadah haji khusus dan umrah yang tidak berizin, serta penjatuhan sanksi administrasi kepada biro penyelenggara ibadah haji khusus dan umrah yang berizin. Namun, sanksi yang diberikan masih bersifat menunggu adanya laporan dari masyarakat terlebih dahulu, baru dilakukan pemerikasaan kembali.

The existence of cases of violations committed by the specialist pilgrimage bureau and umrah obliges the government to provide more protection to the community. The Government, through the Directorate General of Hajj and Umrah of the Ministry of Religious Affairs has the duty to conduct supervision related to the implementation of special pilgrimage and umrah. The purpose of this study is to know and examine the implementation of supervision conducted by the Directorate General of Hajj and Umrah Pilgrimage to the licenses of the special pilgrims and umrah pilgrims, and the actions taken in case of violations by the special pilgrim and umrah bureau. This type of legal research is empirical juridical. This method is used to conduct field research, so obtained primary and secondary data through interviews, observation and document collection. Literature study was also conducted to complete the field data. The analysis used in this research is descriptive qualitative which produce data in the form of description of the implementation of supervision on the bureau of special pilgrimage and umrah which is then deductively drawn conclusions. The result of the research is the implementation of supervision conducted by the Supervisory Officer of the Director General of Hajj and Umrah pilgrims has been run in accordance with the norm, ie once every year through direct supervision and reporting on each activity. But this still happens irregularities. It is evident from the services provided to the congregation under the standard, the existence of "greetings", many unlicensed bureaus operate, and other violations The obstacles in the implementation of supervision undertaken by the Directorate General of Hajj and Umrah Implementation are the lack of budget and supervisory officers in the field. Actions performed by the Directorate General of Special Hajj and Umrah to cope with violations are preventive actions to the public, reprimands to specialist pilgrims and unauthorized pilgrims, as well as administrative sanctions to specialist pilgrims and licensed umrah agencies. However, the sanctions are still pending a report from the community first, just re-examination.

Kata Kunci : Kata Kunci : Pengawasan, Haji, Umrah / Keywords: Supervision, Hajj, Umrah