Keterbukaan Informasi Nasabah oleh Otoritas Pajak Ditinjau dari Peraturan Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan

BERECHMANS MARIANUS , Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H., M.S

2018 | Tesis | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis lebih dalam keterbukaan data nasabah oleh otoritas pajak, serta jaminan keamanan dan kerahasiaan data nasabah. Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif, dimana untuk menjawab rumusan permasalahan tersebut, penelitian ini memerlukan data sekunder yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan dan diperkuat melalui wawancara. Kedua jenis data yang telah diperoleh tersbut diolah menggunakan metode deskriptif, guna mendapatkan gambaran dan penjelasan tentang permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi pemungutan pajak dapat terwujud apabila otoritas pajak memiliki akses yang tidak terbatas dengan ketentuan-ketentuan yang mencegah otoritas pajak bekerja dengan cepat, efektif dan efisien dalam menghimpun berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan. Terkait dengan lembaga keuangan bank, otoritas pajak dalam menghimpun data dan informasi keuangan, sering menghadapi kendala dalam hal ketentuan rahasia bank. Pemerintah Indonesia mengambil langkah untuk memberikan akses yang luas bagi otoritas pajak dengan keterlibatan pemerintah Indonesia dalam penerapan pertukaran informasi keuangan secara otomatis atau AEoI (Automatic Exchange of Account Information) bersama negara-negara G-20. Maka dibentuklah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Belum adanya ketentuan yang mengatur secara spesifik perihal penjaminan kerahasiaan dan kemanan informasi keuangan, mengakibatkan masih adanya celah penyalahgunaan data dan informasi keuangan nasabah.

This research aims to know, examine, and analyze more on the customer data disclosure by the tax authority, and also guarantee of customer data security and confidentiality. This study is normative law research type. This research needs secondary data obtained by conducting library study and strengthening the data through interview to answer problem formulation. Both types of obtained data are processed by using descriptive method in order to get a description and explanation about research problem. The result of this research shows that the optimization of tax collection can be realized. Have unlimited access to provisions that reduce cooperation quickly, effectively and efficiently in collecting various data and information related to taxation. Associated with bank financial institutions, tax law in collecting data and financial information, often occurs in terms of bank confidential provisions. The Government of Indonesia is taking steps to provide broad access for authority with PT GoI in applying it financially or AEOI (Automatic Exchange of Account Information) with G-20 countries. So the Government Regulation in Lieu of Law no. 1 of 2017 on Access to Financial Information for the Interests of Taxation. There is no specific provision specifically concerning the guarantee of confidentiality and security of financial information, there is still security gaps and financial information of customers.

Kata Kunci : Keterbukaan Data Nasabah, Lembaga Jasa Keuangan, Otoritas Pajak