MENYOAL BISNIS MILITER PASCA REFORMASI: STUDI KASUS KONFLIK AGRARIA DI LANUD LEO WATTIMENA MOROTAI
AILAN GORAAHE, Dr. Gabriel Lele, S.I.P., M.S.i.
2018 | Tesis | MAGISTER MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIKPenelitian ini menganaisa bisnis militer pasca reformasi, dengan studi kasus konflik agraria di Lanud Leo Wattimena Morotai. Hasil penelitian ini berargumen bahwa, binis militer tetap berjalan ditengah reformasi TNI dan berimplikasi pada konflik agraria. Ada dua faktor sebagai penyebab. Pertama, instrumen pengatur bisnis militer bias pada kepentingan politik pertahanan kekayaan. Sehingga penataan bisnis iliter terkesan setengah hati. Kebijakan tersebut tampak sebagai rezim baru bisnis militer, dengan dalih pemanfaatan barang milik negara (BMN). Kedua, kontrol sipil (dalam penitian ini merujuk pada kelas pekerja) tidak efektif. Ketidak efektifan kontrol kelas disebabkan pemberlakuan kontrol sipil, dengan mengabaikan basis kelas yang memadai. Ditengah ketimpangan, militer terus menjalin hubungan dengan instansi sipil, yang bersama-sama membuat mekanisme kontrol yang relatif melemahkan kelas pekerja. Dengan demikian, militer kembali mengalami disorientasi yang menjauh dari profesionalisme.
This study analyzes military business post-reformation, with a case study of agrarian conflict in Lanud Leo Wattimena Morotai. The results of this study argue that, military business continues to run amid the reform of the TNI and has implications for agrarian conflicts. There are two factors as the cause. First, military business regulatory instruments biased on the political interests of defense of wealth. So military business regulatory impressed half-hearted. The policy appears to be a new military business regime, under the pretext of the use of state property (BMN). Second, civil control (in this reference refers to the working class) is ineffective. The ineffectiveness of class control is due to the enforcement of civilian control, regardless of the adequate class base. In the midst of inequality, the military continues to establish links with civilian agencies, which together create a relatively weakening control mechanism of the working class. Thus, the military again experienced disorientation away from professionalism.
Kata Kunci : Reformasi TNI, bisnis militer, konflik agraria, relasi kuasa disorientasi , Lanud Leo Wattimena, Morotai