Tinjauan Yuridis Formulasi Upah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan bagi penghidupan yang Layak

ELIEN DEBI K, Susilo Andi Darma, S.H., M.Hum

2018 | Tesis | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

Penelitian mengenai tinjauan yuridis formulasi upah dalam pp 78 tahun 2015 bagi penghidupan yang layak, bertujuan antara lain: (1) Untuk mengetahui dan menganalisis makna penghidupan yang layak, layak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 bagi penghidupan yang layak (2) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pengupahan yang mencerminkan penghidupan yang layak. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang mendasarkan pada data sekunder sebagai sumber data utama, ditunjang dengan adanya wawancara. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, selanjutnya diuraikan secara deskriptif. Kesimpulan mengenai pengaturan pengupahan dalam PP 78 Tahun 2015 bagi penghidupan yang layak antara lain: (1) Makna penghidupan layak meliputi aspek ekonomi berupa upah maupun tunjangan, aspek sosial terkait dengan jaminan sosial bagi pekerja/buruh, dan aspek teknis meiputi kesehatan dan keselamatan kerja. Pengaturan penghidupan yang layak dalam PP 78 Tahun 2015 masih berdasar kepada aspek ekonomi. Layak merupakan perbandingan antara kebutuhan hidup pekerja/buruh dengan produktivitas, dengan memperhatikan perekonomian negara. (2) Pengaturan pengupahan yang mencerminkan penghidupan layak harus mampu mencakup 3 aspek yaitu ekonomi, sosial, dan teknis. Aspek ekonomi dalam pengupahan harus memperhatikan keadaan perekonomian ditiap daerah, mengingat daerah satu dengan yang lainnya berbeda. Kebutuhan pekerja/buruh dapat terpenuhi dengan baik, apabila dalam sistem penetapan upah melalui peninjauan dari berbagai faktor yang mempengaruhi upah sehingga daya beli pekerja/buruh tidak termakan oleh inflasi. Negara seperti China dan Philipina penetapan upah disesuaikan dengan keadaan daerah, China juga mempertimbangkan jaminan sosial sebagai penentuan upah. Inggris membedakan konsep National Minimum Wage untuk pekerja di bawah 25 tahun dengan National Living Wage pekerja di atas 25 tahun.

Research on juridical content of payment formulation in government regulation number 78 of 2015 for decent living, among others: (1) To know and analyze the meaning of decent livelihood, it is feasible in Government Regulation number 78 of 2015 for a decent living. (2) To identify and analyze remuneration arrangements that reflect a viable livelihood. This juridical-normative research, was conducted on the basic of secondary data as its primer source. We analysed the data using qualitative method and present our findings in descriptive discussion. Wage rate in Government Regulation 78 of 2015 for decent living among others: (1) The meaning of decent life includes economical aspect in the form of wage or allowance, social aspect that is related to social security for worker/labor, and technical aspect includes healthcare and work safety.The regulation of decent life in Government Regulation Number 78 of 2015 still depends on the economical aspect. Decency is the comparison between workers needs and their productivity, by considering the economical condition of the country. (2) Wage regulation that represents decent life should include 3 aspects, they are economical, social, and technical aspect.Economical aspect of wage should consider the economical condition in every region, based on the consideration that one region is different with the other one region.The workersand can be fulfilled well if the system of wage stipulation if there are some the review about the factors that influence wage, so workers buying power can not be decreased by inflation. Such as in China and Philippines, the stipulation of wage is stipulated by the condition of the region, China also considers social security as the wage stipulation. Furthermore, England differentiates National Minimum Wage between the worker under 25 years old and the worker above 25 years old.

Kata Kunci : Upah, Penghidupan, Layak