MANAJEMEN KOMUNIKASI PEMERINTAHAN DALAM PENYULUHAN (Studi Kasus Pada Sosialisasi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri di BP3TKI Jawa Tengah Tahun 2015-2017)

YUDHA PANJIWIJAYA, Dr. Phil. Ana Nadhya Abrar, M.E.S.

2018 | Tesis | MAGISTER ILMU KOMUNIKASI

Menelisik laporan tahunan BP3TKI Jateng tahun 2015, terdapat fakta bahwa dari 25 paket sosialisasi program PPTKLN, 23 diantaranya dilaksanakan hanya di Kabupaten Kudus. Selain itu mitra yang dilibatkan didalamnya, hampir 90% adalah jaringan NU. Pada tahun tersebut BNP2TKI, kantor pusat dari BP3TKI di seluruh Indonesia, resmi dipimpin oleh Nusron Wahid, anggota DPR Partai Golkar, dengan salah satu Dapil nya adalah Kudus dan ketua GP Anshor milik NU. Penyebaran informasi mengenai program dimaksud bertujuan untuk meningkatkan jumlah TKI bukan pembantu dan menurunkan angka pengaduan kasus. Akan tetapi hasil nya berkebalikan dengan tujuan tersebut. Pertanyaannya adalah bagaimana BP3TKI Jateng melaksanakan manajemen komunikasi pemerintahan dalam kegiatan penyuluhan sebagai pelaksanaan sosialisasi program penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri tahun anggaran 2015 sampai dengan 2017? Untuk menjawab pertanyaan tersebut sehingga memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan penyuluhan, mengidentifikasi kendala � kendala dan memberikan saran perbaikan pelaksanaan manajemen komunikasi pemerintahan dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang dilakukan BP3TKI Jateng, penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus dengan analisis data milik Miles & Huberman dan dibahas menggunakan kerangka konsep analisis manajemen komunikasi pemerintahan dalam penyuluhan yang diadaptasi dari kerangka analisis komunikasi pemerintah milik Sanders & Canel dipadukan oprasionalisasi penyuluhan milik Suprapto. Hasilnya diperoleh jawaban bahwa proses manajemen komunikasi pemerintahan dalam pelaksanaan penyuluhan melalui sosialisasi program PPTKLN tahun 2015 � 2017 di BP3TKI Jateng tidak dilaksanakan secara optimal. Tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi berjalan hanya sesuai tradisi pelaksanaan kegiatan sebelumnya, perintah pimpinan dan ketersediaan anggaran. Maka pengembangan aparatur sesuai data dan analisa kebutuhan pegawai dan kebutuhan organisasi, aturan teknis pelaksanaan kegiatan yang detail, dengan faktor � faktor pencapaian yang jelas, agar mampu meningkatkan motivasi dan akan memicu lahirnya inovasi � inovasi baru dalam pelaksanaan penyuluhan. Kebijakan pimpinan harus mempertimbangkan aturan dan kebutuhan khalayak sasaran, bukan hanya sebagai pelaksana peraturan perundangan tanpa melihat urgensi dan peluang pengembangan. Pimpinan adalah dominasi utama penentu pelaksanaan manajemen komunikasi pemerintahan dalam penyuluhan di kantor BP3TKI Jateng.

To examine the annual report of Central Java BP3TKI 2015, there is the fact that from 25 PPTKLN program socialization packages, 23 of them are held only in Kudus District. Besides the partners involved in it, almost 90% is the NU network. In that year BNP2TKI, the headquarters of BP3TKI throughout Indonesia, officially led by Nusron Wahid, a member of the Golkar Party House, with one of his electoral districts is Kudus and the chairman of The Young Anshor's Movement. Dissemination of information about the program aims to increase the number of migrant workers rather than helpers and reduce the number of complaints cases. But the result is the opposite of that goal. The question is how does BP3TKI of Central Java implement government communication management in extension activities as the implementation of socialization program of placement and protection of overseas workers from year 2015 until 2017? To answer the question so as to get an idea about the implementation of extension activities, to identify constraints and give suggestions to improve the implementation of government communication management in the implementation of extension activities conducted by BP3TKI Central Java, this research used case study research method with Miles & Huberman's data analysis and discussed using the governance communication management concept framework in the extension adapted from Sanders & Canel's government communication analysis framework combined with Suprapto's elaboration of extraterization. The results obtained the answer that the communication management process of government in the implementation of extension through the socialization of PPTKLN program 2015 - 2017 in BP3TKI Central Java is not implemented optimally. Stages of planning, organizing, implementing, monitoring and evaluating work only in accordance with the tradition of previous activities, leadership orders and budget availability. So the development of apparatus according to data and analysis of employee needs and organizational needs, technical rules of the implementation of detailed activities, with clear achievement factors, in order to be able to increase motivation and will trigger the birth of new innovations in the implementation of extension. Leadership policy should consider the rules and needs of target audiences, not just as implementing legislation without looking at urgency and development opportunities. Leadership is the main dominant determinant of the implementation of government communication management in extension in the office BP3TKI Central Java

Kata Kunci : Manajemen komunikasi pemerintahan, Penyuluhan, Program PPTKLN