OPTIMALISASI TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS MELALUI PARTISIPASI PUBLIK (Studi Kasus : Dialog Publik Jumat di Kabupaten Bojonegoro)

BERLIAN T, Dr. Ambar Widaningrum, M.A.

2018 | Tesis | MAGISTER MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Penelitian ini menganalisis tentang bagaimana partisipasi publik melalui dialog publik jumat dapat mengoptimalkan praktik transparansi dan akuntabilitas di kabupaten Bojonegoro. Dialog publik jumat merupakan salah satu inovasi pembangunan partisipasi publik dan salah satu bentuk inovasi yang menjadi unggulan di kabupaten Bojonegoro. Dialog publik jumat di Bojonegoro telah mendapatkan prestasi sebagai proyek percontohan pemerintahan terbuka di dunia dengan pilar yaitu : transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Partisipasi publik dalam administrasi publik sebagai sarana untuk kerjasama dengan masyarakat dalam meningkatkan nilai demokrasi seperti transparansi dan akuntabilitas (Kim dan Lee, 2017). Pengalaman masyarakat pada kegiatan partisipasi aktif dapat menjadi hubungan positif dengan penilaian transparansi di pemerintah daerah (Kim dan Lee,2017). Peningkatan keterlibatan masyarakat mengarah pada aspirasi masyarakat yang lebih besar dalam pengambilan keputusan serta peningkatan akuntabilitas (Sharma,2008). Dengan demikian, partisipasi publik melalui dialog publik jumat memiliki pengaruh dalam mengoptimalkan praktik transparansi dan akuntabilitas di kabupaten Bojonegoro. Tujuan dilakukan penelitian ini untuk menghadirkan semangat bagi instansi pemerintah lain yang akan melakukan inovasi terkait pembangunan partisipasi publik. Adanya publikasi inovasi dialog publik jumat diharapkan ada pembelajaran yang dapat diadopsi oleh instansi pemerintah lainnya. Jenis penelitian yang digunakan pada tesis ini adalah studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan observasi sebanyak 7 kali, wawancara dengan 10 informan dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan-laporan dan peraturan-peranturan yang berhubungan dengan dialog publik jumat di kabupaten Bojonegoro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi publik melalui dialog publik jumat dapat mengoptimalkan transparansi dan akuntabilitasi di kabupaten Bojonegoro, yang sebelumnya belum optimal menjadi optimal. Bentuk optimalisasi transparansi dan akuntabilitas tersebut memiliki peran dalam mendukung keberhasilan partisipasi publik tersebut, antara lain: (a) Partisipasi publik dapat mempengaruhi kepercayaan publik ketika pemerintah mampu menunjukkan integritasnya melalui penurunan angka kerusakan jalan; (b)Partisipasi mempengaruhi legitimasi saat pemerintah terbuka ketika pemerintah mampu menurunkan kasus korupsi; (c) Partisipasi publik mampu meningkatkan informasi dan melibatkan masyarakat yang dapat membantu pemerintah mencapai kinerja yang lebih baik; (d) Partisipasi publik dapat memperbaiki pengambilan keputusan yang berdasarkan kebutuhan masyarakat. Pembelajaran dari inovasi dialog publik jumat di kabupaten Bojonegoro adalah : (1) pentingnya komunikasi langsung antara pejabat publik dan masyarakat; (2) pentingnya peran pimpinan sebagai pelatih, dan (3) partisipasi publik memastikan bahwa pemerintah selalu terhubung dengan masyarakatnya. Berdasarkan pembelajaran tersebut, replikasi terhadap inovasi dialog publik jumat di kabupaten Bojonegoro dibutuhkan sejumlah persyaratan yang harus terpenuhi, yaitu : (1) pemimpin harus mampu menjadi pelatih; (2) harus ada kelembagaan yang jelas, dan (3) model pemerintahan gotong-royong.

This research was conducted to analyze how public participation through public dialogue named Dialog Publik Jumat could optimize the practice of transparency and accountability in Bojonegoro regency. Dialog Publik Jumat is one of the innovations for the development of public participation and one of the innovations that became the flagship in Bojonegoro regency. Dialog Publik Jumat in Bojonegoro has become a pilot project in open government in the world with three mainframes: transparency, accountability, and participation. Public participation in public administration as a means of collaborating with citizens to promote democratic values such as transparency and accountability (Kim and Lee, 2017). Community experience gained in active participation activities can be a positive relationship with the assessment of transparency in local government (Kim and Lee, 2017). Increased community involvement leads to greater community aspirations in decision making and increased accountability (Sharma, 2008). Thus, public participation through Dialog Publik Jumat has the effect to optimize transparency and accountability practices in Bojonegoro regency. The purpose of this study is to encourage other governmental agencies to make innovations related to the development of public participation. Any publication about Dialog Publik Jumat is expected to disseminate lessons that can be adopted by other governmental agencies. This research was using case study style with qualitative approach. Primary data was obtained by observation 7 times, interview with 10 informants and documentation. Secondary data was obtained from reports and regulations related to public dialogue in Bojonegoro regency. The results showed that public participation through Dialog Publik Jumat is indeed optimizing transparency and accountability in Bojonegoro regency, which previously has not been optimal. This form of optimizing transparency and accountability has a role to play in supporting the success of public participation, i.e.: (a) Public participation can affect public trust when the government is able to demonstrate its integrity by decreasing the number of road damage; (b) Participation affects legitimacy when the government is able to reduce corruption cases; (c) Public participation could improve the dissemination of information and community engagement that could help governments achieve better performance; (d) Public participation may improve community-based decision-making. Lessons learned from the innovation of public dialogue in Bojonegoro regency are: (1) the importance of direct communication between public officials and the community; (2) the importance of the leadership role as a coach, and (3) public participation ensures that the government is always connected with the community. Based on these lessons, the replication of the innovation of public dialogue in Bojonegoro regency needs several requirements that must be fulfilled: (1) the leader must be able to become a coach; (2) there should be clear institutionalism, and (3) a model of mutual cooperation.

Kata Kunci : public participation, transparency, accountability, dialog publik jumat