PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM DANA DESA (Studi Kasus di Desa Larolanu dan Desa Pongkalaero)

ARDIAN ARTHA, Dr. Phil. Gabriel Lele, M.Si.

2018 | Tesis | MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Sebagaimana diketahui bahwa proses pembangunan dari desa yang merupakan nawa cita ke-3 pemerintahan Jokowi berbunyi membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa-desa. Atas dasar inilah maka pemerintah mengalokasi dana khusus untuk membangun desa yang dikenal dengan dana desa. Hal ini juga sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang dalam salah satu pasalnya mengamanatkan tentang pengelolaan keuangan desa secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat dengan tujuan menciptakan proses pembangunan desa yang partisipatif dan deliberative. Penelitian ini kemudian berupaya melakukan analisis terkait derajat partisipasi masyarakat pada desa Pongkalaero dan desa Larolanu dalam pelaksanaan penganggaran dana desa dengan melihat apa saja yang menjadi faktor penentunya. Pendekatan yang digunakan untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan studi kasus serta metode campuran kualitatif dan kuantitatif dalam proses analisisnya. Pengumpulan data dilakukan menggunakan istrumen berupa observasi, wawancara, dokumentasi dan kuesioner. Penelitian ini lebih menekankan kepada penelitian kualitatif sedangkan pendekatan kuantitatif dilakukan untuk mendukung data yang diperoleh untuk melihat derajat partisipasi masyarakat. Derajat partisipasi masyarakat dalam penganggaran dana desa diukur berdasarkan teori yang dikembangkan oleh David Wilcox yakni informasi, konsultasi, pembuatan keputusan bersama, bekerja bersama, dan mendukung aktifitas bersama. Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat perbedaan terkait derajat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan penganggaran dana desa pada desa Pongkalaero dan desa Larolanu. Hasil yang ditemukan menunjukkan bahwa derajat partisipasi masyarakat pada desa Pongkalaero lebih tinggi jika dibandingkan pada desa Larolanu. Adapun faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya derajat partisipasi masyarakat pada kedua desa diantaranya disebabkan oleh perbedaan kapasitas masyarakat dalam perencanaan serta pelaksanaan penganggaran program dana desa. Oleh karena itu pengembangan kapasitas masyarakat semestinya dijadikan fokus sebagai bentuk upaya dalam meningkatkan kesadaran kritis masyarakat, sehingga mampu melakukan kontrol terhadap implementasi suatu kebijakan pembangunan. Secara tidak langsung, rendahnya kapasitas masyarakat menyebabkan mereka merasa enggan untuk ikut terlibat dan berpartisipasi baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan penganggaran dana desa.

The third nawacita of Joko Widodos, concerning village development processes, contains the point of Indonesia development started from suburbs by strengthening both regions and villages. The agenda inspires the government to allocate a special fund called village funds to build villages. The act is also confirmed by the Law Number 6 Year 2014 on Village whose one of its articles mandates to manage a participatory village finance involving the community in order to be able to create a participative and deliberative village development process. This research attempts to analyze the degree of community participation in Pongkalaero Village and Larolanu Village in the implementation of village budgeting by observing the determining factors. Approaches applied to answer the research question were the case study approach and qualitative-quantitative method employed in the analysis process. Data were collected by hiring several instruments as observation, interview, documentation, and questionnaire. This research actually more emphasized on the qualitative research; while the quantitative approach was used to observe the data and investigate the degree of community participation. The degree of community participation in village budgeting was measured by utilizing David Wilcoxs theory consisting of information, consultation, deciding together, working together, and supporting activities together. The research findings reveal that there are differences in the degree of community participation in the implementation of village fund budgeting both in Pongkalaero Village and Larolanu Village. The findings also show that the degree of community participation in Pongkalaero Village is higher than that in Larolanu Village, affected by differences of community capacity in planning and implementing village fund budgeting programs. Therefore, the development of community participation should be more focused as an effort to increase critical awareness of community. In consequence, control on the implementation of development policy can be realized. Moreover, a low community capacity indirectly makes them reluctant to participate to either plan or implement the village fund budgeting.

Kata Kunci : Partisipasi,Penganggaran,Kapasitas Masyarakat