ANALISIS IMPLEMENTASI E-PROCUREMENT DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (STUDI KASUS KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS)

TAMPI PULUNG PUTRI, Dr. Ratminto, M.Pol.Admin.

2018 | Tesis | MAGISTER MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

E-Procurement merupakan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan secara elektronik atau via internet dan merupakan salah satu mekanisme mewujudkan nilai-nilai good governance. Prinsip dan tujuan awal penerapan E-Procurement adalah agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa menjadi lebih efisien dalam hal penggunaan sumber daya, transparan dalam prosesnya, menciptakan persaingan yang sehat antar penyedia jasa serta menghasilkan keputusan yang adil dan akuntabel. Pelaksanaan kebijakan E-Procurement dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah resmi diberlakukan sejak pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Salah satu instansi yang mengimplementasikan kebijakan E-Procurement adalah Kementerian PPN/Bappenas. Dalam proses implementasi kebijakan E-Procurement ternyata menemui beberapa kendala dan tantangan yang harus dihadapi, diantaranya adalah belum adanya LPSE mandiri di Bappenas serta kedudukan ULP Bappenas yang bersifat ad-hock. Dengan adanya kendala tersebut maka akan banyak faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan E-Procurement dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di Kementerian PPN/Bappenas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) implementasi kebijakan E-Procurement dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di Kementerian PPN/Bappenas dan (2) faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan E-Procurement tersebut. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Objek dari penelitian adalah Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang berada di Kementerian PPN/Bappenas. Penelitian ini dilakukan dengan memakai purposive sampling. Adapun jenis data yang diperoleh adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Pada penelitian ini 11 informan yang diwawancara dan beberapa data pendukung dari ULP Kementerian PPN/Bappenas. Adapun uji validitas data yang digunakan adalah dengan triangulasi data. Berdasarkan hasil penelitian terhadap pelaksanaan implementassi E-Procurement dalam pengadaan barang/jasa di Kementeran PPN/Bappenas diketahui bahwa implementasi yang dilakukan sudah sejalan dengan tujuan kebijakan yang berlaku yaitu dalam Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 dan perubahannya. Selanjutnya, hasil penelitian kemudian dianalisis untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi E-Procurement di Bappenas. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi tersebut diantaranya faktor standar dan sasaran kebijakan, faktor sumber daya, faktor hubungan antara organisasi serta faktor disposisi implementer.

E-Procurement is the procurement of government goods and services that are done electronically or via the internet and is one of the mechanisms to realize the values of good governance. The preliminary principles and objectives of E-Procurement are to make the procurement of goods/services more efficient in terms of resource use, transparent in the process, creating healthy competition among service providers and producing fair and accountable decisions. Implementation of E-Procurement policy in the case of government procurement of goods/services officially applied since the government issued Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 on the procurement of goods/services government. One of the agencies implementing the E-Procurement policy is the Ministry of National Development Planning/Bappenas. In the process of implementation of E-Procurement policy, it has encountered several obstacles and challenges that must be faced, such as the lack of independent LPSE in Bappenas and the ad hoc ULP Bappenas position. Given these constraints, there will be many factors affecting the implementation process of E-Procurement policy in the procurement of government goods/services in the Ministry of National Development Planning/Bappenas. The purpose of this research is to know (1) implementation of E-Procurement policy in procurement of goods/services of government in Ministry of National Development Planning/Bappenas and (2) what factors influence the implementation of E-Procurement policy. This research uses descriptive research type with qualitative approach. The object of the research is the Procurement Services Unit (ULP) located at the Ministry of National Development Planning/Bappenas. This research is done by using purposive sampling. The types of data obtained are primary and secondary data. Data collection techniques used are interviews, observation and documentation. In this study 11 informants were interviewed and some supporting data from ULP Ministry of National Development Planning/Bappenas. The data validity test used is with data triangulation. Based on the results of research on the implementation of E-Procurement implementation in the procurement of goods/services in the Ministry of National Development Planning/Bappenas known that the implementation is already in line with the prevailing policy objectives of Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 and its amendments. Furthermore, the research results are then analyzed to determine what factors affect the implementation of E-Procurement in Bappenas. Factors that influence the implementation include standard factors and policy targets, resource factors, factors relationships between organizations and disposition factors implementation.

Kata Kunci : Kebijakan Publik, E-Procurement, Implementasi