ANALISIS YURIDIS FUNGSI ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI TERHADAP PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BERDASARKAN PASAL 20 AYAT (5) UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA

ADY GUSWADY, Aminoto, S.H., M.Si.

2018 | Tesis | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

Intisari Penelitian ini mengangkat tema tentang fungsi anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi. Fungsi anggaran DPRD provinsi adalah salah satu fungsi dari 3 (tiga) fungsi yang dimiliki DPRD provinsi. Fungsi ini sering disalahgunakan sehingga menyebabkan terjadinya penyalahguanaan wewenang yang berakibat pada korupsi. Penyalahgunaan wewenang tersebut bersumber dari Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU Nomor 17 Tahun 2003). Tujuan penelitian ini diperlukan agar dapat memecahkan permasalahan yang digambarkan, yaitu untuk mengetahui dan mengkaji bentuk fungsi anggaran DPRD provinsi terhadap persetujuan APBD Provinsi berdasarkan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui dan mengkaji bentuk ideal fungsi anggaran DPRD provinsi terhadap persetujuan APBD Provinsi menurut sistem Pemerintahan Daerah. Penelitian ini adalah merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif ini adaah penelitian yang menggambarkan fenomena dalam masyarakat terhadap suatu kasus (norma hukum) yang diteliti. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Adapun jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder, yaitu sumber data yang sudah siap untuk digunakan, baik dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan literatur-literatur rujukan penelitian kepustakaan yang diinterventarisir sesuai dengan masalah yang berkaitan dengan penelitian, sehingga dapat menemukan jawaban dari permasalahan yang diangkat. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis secara yuridis fungsi anggaran DPRD provinsi terhadap persetujuan APBD Proivinsi terinci sampai dengan unit organsisai, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Kewenangan DPRD provinsi semacam ini tertuang dalam Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Ketentuan ini menjadikan DPRD provinsi memiliki kewenangan yang besar untuk dapat menentukan satuan mata anggaran sampai dengan terperinci. Penentuan mata anggaran yang seperti ini seharusnya hanya dimiliki oleh Pemerintah Daerah (Pemda) provinsi karena Pemda provinsi yang mengetahui seluk beluk penganggaran secara terperinci dan Gubernur sebagai Kepala Pemerintah Daerah provinsi diserahkan secara langsung kekuasaan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan di daerah provinsi tersebut (pengelolaan keuangan daerah provinsi). Sehingga secara yuridis ataupun secara praktik, kewenangan besar yang dilakukan oleh anggota DPRD provinsi dalam persetujuan APBD Provinsi tersebut tidak tepat karena selain tidak sesuai dengan prinsip-prinsip penganganggaran, terdapat pula beberapa keterbatasan yang dimiliki DPRD provinsi, yaitu keterbatasan waktu, keterbatasan kompetensi, dan keterbatasan pendidikan.

Abstract This study has a theme about the budget function of the Provincial House of Representatives (DPRD). The provincial DPRD budget function is one of 3 (three) provincial DPRD functions. This function is often misused, causing misconduct of authority that results in corruption. Abuse of authority is sourced from Article 20 paragraph (5) Law Number 17 of 2003 on State Finance (Law No.17 of 2003). The purpose of this research is in order to solve the problem described, that is to know and to examine the form of provincial DPRD budget function toward Provincial APBD approval pursuant to Article 20 paragraph (5) Law No. 17 of 2003. In addition, this research also conducted to know and to examine the ideal form of the provincial DPRD budget function toward the approval of the Provincial APBD according to the system of Local Government. This study uses a type of descriptive normative juridical research. This descriptive normative juridical research is a study that describes the phenomenon in society against a case (legal norm) studied. The approach taken in this research is a qualitative approach, that is a way of research that produces descriptive data. The type of data used in this study is secondary data, that is data sources that are ready for use, both from primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Therefore, this study is conducted by using research reference literatures that inventory in accordance with problems related to the research, so it can find answers to the issues raised. This study is conducted by analyzing the provincial DPRD budget function legally toward the approval of Provincial Budget details up to the organizational units, functions, programs, activities, and types of expenditure. The authority of the Provincial DPRD is described in Article 20 Paragraph (5) Law No. 17 of 2003 on State Finance. This provision makes the provincial DPRD has great authority to be able to determine budget unit in detail. This type of budget setting should only be owned by the provincial government because the provincial government knows the details of the budget and the Governor as the Head of the Provincial Government is directly handed over the power of state financial management conducted in the province (local financial management province). Thus, in juridical or practical terms, the great authority exercised by members of Provincial DPRD in approval of the Provincial APBD is not appropriate because besides not in accordance with the principles of budgeting, there are also some limitations of the Provincial DPRD, that are time constraints, limitations of competence, and limitations of education.

Kata Kunci : DPRD provinsi, Gubernur, APBD provinsi, fungsi anggaran, Undang-Undang Keuangan Negara