KEGAGALAN KEBIJAKAN : STUDI KASUS MORATORIUM HOTEL DI YOGYAKARTA

MICHAEL SANDRO MANIK, DR Agus Heruanto Hadna M.Si

2018 | Tesis | MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pertimbangan ekonomi politik dibalik kebijakan moratorium hotel di Kota Yogyakarta. Lebih lanjut, Peneliti menganalisis respon stakeholder terhadap isu kebijakan ini. Penelitian ini penting karena kelangkaan penelitian yang mengkaji kebijakan moratorium dari perspektif ekonomi politik. Penelitian dianalisis dengan menggunakan dua teori; teori pilihan publik dan policy capture. Teori pilihan publik berargumen, setiap stakeholder saling berinteraksi dan menggunakan strategi untuk mencapai agenda masing-masing. Faktanya, tidak semua kepentingan aktor dapat diakomodasi oleh regulator. Kelompok yang memiliki kekuasaan dan akses cenderung mampu mempengaruhi regulator. Fenomena demikian sesuai dengan teori policy capture yang dikemukakan oleh Dasgupta (2007) yang menemukan aktivitas transaksional diantara stakeholder. Stakeholder berupaya untuk mencapai keuntungan atau meminimalisir kerugian yang ditimbulkan oleh kebijakan baru. Penelitian yang berjudul Kegagalan Kebijakan: Studi Kasus Moratorium Hotel di Yogyakarta, menggunakan metode penelitian kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi literatur. Selanjutnya, Data penelitian dikelompokkan dan ditriangulasi untuk mendapatkan data yang akurat. Penelitian ini menunjukkan, tekanan publik di media massa dan media sosial mendorong Pemerintah Kota menginisiasi kebijakan moratorium hotel, tidak terkecuali Gubernur dan DPRD. Keduanya mengusulkan penghentian sementara pembangunan hotel. Sebaliknya, Pemerintah Kota tetap menerbitkan 67 izin IMB hotel baru dan 7 izin IMB hotel lama. Tindakan Pemerintah Kota bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, investasi, lapangan pekerjaan dan fasilitas akomodasi bagi wisatawan. Pada akhirnya, Pemerintah Kota menyelesaikan masalah melalui kebijakan moratorium. Pemerintah Kota menggunakan pendekatan personal terhadap masyarakat, pelaku usaha hotel, investor, DPRD dan Gubernur DIY. Pendekatan personal menurunkan resistensi terhadap kebijakan. Meskipun, kebijakan moratorium hotel tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah subtansi terkait pencemaran lingkungan, kemacetan, penggusuran warga lokal dan perubahan bentuk kota.

The aim of this research is to understand political economic considerations that construct hotel moratorium policy in Yogyakarta. Furthermore we analyze how stakeholders respond to this controvercial issue. Although many other paper describe moratorium policy but people rarely using political economy perspective. Therefore this research become important. We used two theories to analyze this case, public choice and public capture theory. Public choice theory argue that every stakeholder interacts and use strategies to achieve their own agenda. In fact, not all actor can be accommodated by regulators. Groups that have power and access tend to be able to influence regulators. This phenomenon is in accordance with the theory of policy capture proposed by Dasgupta (2007) who find transactional activities among stakeholders. Stakeholders try to achieve profit or minimize the losses incurred by the new policy. Entitled the policy failure of hotel moratorium in Yogyakarta City, this research used qualitative method. We collect data using interviews, observations, and literature studies. Then research data will be divide and triangulate to obtain accurate data. Our findings shows that public pressure, in mass media and social media, push local goverment to make hotel moratorium policy. Then both of them proposed moratorium hotel. On the other side, local government release 67 new and 7 old hotel permission. This action driven by local government needs of investment, employment and tourist accommodation facilities. In the end local government able to solve the problem by making moratorium policies. They used personal approach to stakeholders such as Society, Hoteliers, Investors, Local Representatives and Yogyakarta Governor. After that action, stakeholders slowly reduce their resistance.However this moratorium policy doesn�t solve crucial problem like environmental pollution, traffic jam, eviction and change city form.

Kata Kunci : Stakeholders, policy capture, public choice, political economic perspective.