PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI KALANGAN MASYARAKAT WARGA NEGARA INDONESIA KETURUNAN TIONGHOA KOTA MAKASSAR

MEITA GLOVITA, Dr. Sulastriyono, S.H., M.Si

2018 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat WNI Keturunan Tionghoa di Kota Makassar dan untuk mengetahui dan menganalisis wujud konflik dan penyelesaiannya dalam pembagian harta warisan pada masyarakat WNI Keturunan Tionghoa di Kota Makassar. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian yang pada awalnya dilakukan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer. Subyek penelitian dalam penelitian ini terbagi atas responden yang merupakan WNI Keturunan Tionghoa yang mengalami peristiwa permasalahan yang diteliti dan narasumber yang merupakan tokoh adat sekaligus tokoh agama, tokoh masyarakat, praktisi, serta akademisi. Metode analisis data yang dipergunakan adalah kualitatif, yaitu dengan menjabarkan dan menggambarkan data yang diperoleh dari penelitian, kemudian dibahas dan disusun secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian penulis : Pertama, pelaksanaan pembagian harta warisan di kalangan WNI Keturunan Tionghoa Kota Makassar adalah berdasarkan kesepakatan bersama dalam keluarga. Proses pembagian pewarisan dilakukan dengan cara pengalihan, penunjukan, maupun wasiat. Pembagian warisan menggunakan hukum waris adat Tionghoa. Adat Tionghoa menganut sistem kekerabatan patrilineal yaitu menarik garis keturunan dari ayah, dengan bentuk perkawinan sangjit yaitu calon mempelai laki-laki memberikan seserahan kepada orang tua pihak calon mempelai perempuan sebagai simbol pihak laki-laki memutuskan marga pihak perempuan dari keluarganya. Bentuk perkawinan mempengaruhi sistem pewarisan sehingga hanya anak laki-laki yang berhak mewaris yang disebut sistem pewarisan mayorat anak laki-laki. Kedua, penyelesaian konflik yang ditempuh oleh WNI Keturunan Tionghoa adalah melalui jalur nonlitigasi dan litigasi. Jalur litigasi ditempuh karena jalur nonlitigasi tidak berhasil menyelesaikan konflik.

The purpose of this research is to know and analyse the implementation of the distribution of inheritance in the realm of Chinese Indonesian citizen at Makassar City and to know and analyse the form of conflict and its settlement in the distribution of inheritance in the realm of Chinese Indonesian citizen at Makassar City. The type of research in this research is empirical. Initially, this research is done through literature research to obtain secondary data, then continued with field research to obtained primary data. The research subjects in this research are divided into respondent who are Chinese Indonesian citizen that experienced the problem studied and the resource persons are Adat figures which also religious figures, local figures, academics and practitioners. The data analysis method used is qualitative, namely by enlightening and describing the data obtained from the research, then analysed and arranged systematically to obtain conclusions toward the problems researched. Based on the results of research by the Author: First, the implementation of the distribution of inheritance among the Chinese Indonesian citizen at Makassar City is based on mutual agreement in the family. The distribution process of the succession is done through transfer, appointment, as well as testament. The distribution of inheritance uses the Chinese Inheritance Adat Law. The Chinese customary adheres a patrilineal kinship system which is draw a lineage from the father, with the form of marriage of sangjit namely, the prospective groom gives a handover to the woman parents party as a symbol of the male party ends the woman’s clan from her family. The form of marriage actually affecting the inheritance system so that only the son would have the right to inherit which called mayorat inheritance system of the son. Second, the settlement of conflict pursued by the Chinese Indonesian citizen is through non-litigation and litigation. There were 3 (three) respondents who took the non-litigation process, which is the conflict settlement outside of the court to pursue consensus namely with family consensus. The Chinese Indonesian citizen does not involve Adat figures and religious figures, therefore the settlement through Adat consensus is not taken. There is 1 (one) respondent that taken the litigation process when the conflict is not settled yet. The litigation process is the settlement process at court.

Kata Kunci : Pembagian Warisan, Adat, WNI Keturunan Tionghoa, Penyelesaian Konflik.