PEMERIKSAAN LANJUTAN KECELAKAAN KAPAL DAN PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH PELAYARAN

APRY LIANI YUYUN PR, Prof. Dr. Sulistiowati, S. H., M. Hum.;I G A M Wardana, S. H., M. Hum.;Hariyanto, S. H., M. Kn.

2018 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui menganalisis perlindungan hak-hak Tersangkut ketika Tersangkut tidak hadir dalam pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal dan pelaksanaan putusan Mahkamah Pelayaran terkait dengan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pengumpulan data primer, data sekunder, dan data tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam Ordonansi Mahkamah Pelayaran terdapat perlindungan hak-hak Tersangkut apabila Tersangkut tidak dapat hadir dalam pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal, namun ordonansi Mahkamah Pelayaran tersebut sekarang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1998 tidak mengatur perlindungan hak-hak Tersangkut ketika Tersangkut tidak hadir dalam pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal. Kekosongan hukum ini merugikan Tersangkut. Mengenai pelaksanaan putusan Mahkamah Pelayaran yang dilakukan oleh Direktorat Perkapalan dan Kepelautan belum seluruhnya sesuai dengan yang diharapkan karena belum seluruhnya data sertifikat keahlian pelaut belum tercantum dalam website tersebut.

The purpose of this research is to know to analyze the protection of Cargo rights when Tangered is not present in advanced inspection of ship accident and implementation of Indonesian Marine Court of Justice decision related to advanced inspection of ship accident. The research method used in this research is by collecting primary data, secondary data, and tertiary data collected through literature study and field research. From the result of the research, it can be concluded that in the Ordinance of the Indonesian Marine Court of Justice there is protection of the Rights of Shame if Tangered can not be present in the advanced inspection of the ship accident, but the ordinance of the Indonesian Marine Court of Justice has now been revoked and declared invalid, in the Law of the Republic of Indonesia Number 17 Year 2008 and the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 1 Year 1998 does not regulate the protection of Coercive rights when Tangered is not present in further inspection of shipwreck. This legal vacuum is detrimental. Regarding the implementation of Indonesian Marine Court of Justice decision made by the Directorate of Shipping and Marine has not been entirely in accordance with the expected because not entirely the data of seafarers' certificate has not been listed in the website.

Kata Kunci : perlindungan hak-hak Tersangkut, pelaksanaan putusan