RELOKASI PERMUKIMAN SEBAGAI SOLUSI MITIGASI TERHADAP ANCAMAN BENCANA TANAH LONGSOR DI KABUPATEN BANTUL

DINA NUZULIA, Prof. Achmad Djunaedi, MUP, Ph.D.; Dr. Eng. Fikri Faris, ST, M.Eng.

2018 | Tesis | MAGISTER TEKNIK PENGELOLAAN BENCANA ALAM

Berdasarkan kajian risiko bencana tanah longsor Kabupaten Bantul, terdapat lebih dari 2.000 unit rumah berada pada lokasi ancaman bencana tanah longsor tingkat tinggi. Permukiman merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kerentanan wilayah rawan tanah longsor, selain kondisi morfologi, struktur geologi dan hidrogeologi. Oleh sebab itu, pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan tindakan mitigasi dengan merelokasi permukiman ke lokasi yang lebih aman. Lokasi penelitian adalah lima lokasi relokasi terpadu yang tersebar di Kecamatan Piyungan, Kecamatan Pleret dan Kecamatan Imogiri. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan proses dan hasil relokasi permukiman yang dilaksanakan oleh Kementerian PU, BNPB dan Pemerintah Kabupaten Bantul; (2) mengindentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil relokasi permukiman; (3) mengukur kepuasan penduduk yang direlokasi terhadap hasil relokasi permukiman dalam rangka mitigasi dan (4) mengukur tingkat risiko bangunan terhadap ancaman bencana gempa bumi. Metode penelitian ini adalah desain penelitian studi kasus, penelitian survei dan evaluasi bangunan sederhana dengan penilaian bangunan secara cepat atau rapid visual screening (RVS). Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam proses relokasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Bantul. Faktor yang mempengaruhi proses relokasi yaitu: alokasi dana, kewenangan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah pusat memiliki kewenangan yang lebih luas dibandingkan Pemerintah Kabupaten Bantul, kewenangan ini mempengaruhi alokasi dana dan penyiapan pemberdayaan masyarakat. Sebagian besar penghuni relokasi merasa puas telah direlokasi ke tempat yang lebih aman dari tempat tinggalnya semula. Tingkat risiko bangunan rumah relokasi terhadap ancaman gempa bumi adalah rendah.

Based on the risk assessment of landslide disaster in Bantul District, there are more than 2,000 houses located at high risk of landslide area. Settlement is one of the factors that can affect vulnerability of landslide, in addition to morphological conditions, geological structure and hydrogeology. Therefore, central government and Bantul District Governement carried out mitigation actions by relocating settlements to safer locations. The location of the research are five integrated relocation sites which are spread in Piyungan Subdistrict, Pleret Subdistrict and Imogiri Subdistrict. The objectives of the research are: (1) to describe the process and the results of settlement relocation those are implemented by Ministry of Public Works, National Board for Disaster Countermeasure (BNPB) and Bantul District Government; (2) to identify the relocation process factors; (3) to measure the resident's satisfaction of the relocation and (4) to measure the level of building risk due to earthquake. The methods of the research are case study research, survey research and building evaluation with rapid visual screening (RVS). The results of the analysis indicate that there are differences in the relocation process conducted by the central government and Bantul District Government. The relocation process factors are: (i) allocation of funds, (ii) authority, and (iii) community empowerment. Central government has wider authority than Bantul District Government, this authority influences the allocation of funds and the preparation of community empowerment. Most residents are satisfied the relocation to a safer place from where they lived before. The level of risk of building relocation houses against earthquake threats is low.

Kata Kunci : Mitigasi, Tanah Longsor, Relokasi, Permukiman, RVS