IMPLIKASI HUKUM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS KAITANNYA DENGAN BIDANG USAHA PEMAKAMAN DI INDONESIA

GLAVENIA C W, Irna Nurhayati S.H., M.Hum., LL.M., Ph.D

2018 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Penelitian hukum normatif ini bertujuan untuk memahami tentang pemanfaatan tanah untuk keperluan tempat pemakaman di Indonesia, khususnya berkaitan dengan (1) implikasi hukum Akta Pendirian Perseroan Terbatas di Bidang Usaha Pemakaman yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta telah memperoleh izin usaha; (2) pertanggungjawaban Notaris atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas di bidang usaha pemakaman yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang ditunjang dengan data primer. Penelitian normatif tersebut menggunakan metode penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data sekunder sebagai data utama didapatkan melalui studi dokumenter untuk memperoleh data berupa dokumen dan arsip yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data primer sebagai data pelengkap diperoleh melalui wawancara dengan narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan makam yang dilakukan oleh perseroan terbatas bertentangan dengan PP 9/1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat pemakaman karena dikelola secara komersial dan eksklusif. Oleh karena itu, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 53 UU 9/2004 tentang Perubahan atas UU 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara atau ke Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 146 UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu, pemerintah dapat sewaktu-waktu mencabut izin yang telah diberikan serta menutup pemakaian dan penggunaannya. Notaris sebagai pembuat Akta Pendirian Perseroan Terbatas di bidang usaha pemakaman dapat dikenai sanksi yang termasuk tetapi tidak terbatas pada sanksi pidana, perdata, dan administrasi menurut SABH.

The normative legal research aims to understand the utilization of land for funeral purposes in Indonesia, particularly related to (1) legal implications of the deed establishment of limited company in funeral business sector which has been approved by the Ministry of Justice and Human Rights and has obtained business licenses; (2) the notary liability for the deed establishment of limited company in funeral business sector which is contrary to the laws. This research uses normative research types supported by primary data. The normative research uses library research method conducted by study primary and secondary legal materials. The secondary data as the main data obtained through documentary study to obtain data in the form of documents and archives relating to the problems in this research. The primary data as the complementary data obtained through interviews with resource persons. The results of research indicated that the management of funeral conducted by the limited company is contrary to PP 9/1987 about the provision and use of land for funeral purposes because it is commercially and exclusively managed. Therefore, interested parties may apply a lawsuit to State Administrative Court based of article 53 UU 9/2004 about amendment of UU 5/1986 about State Administrative Court or to District Court based of article 146 UU 40/2007 about Limited Company. In addition, the goverment may at any time revoke the license granted and close its use. Notary as maker of the deed establishment of limited company in funeral business sector may be subject to sanctions including but not limited to criminal, civil, and administrative sanctions according to SABH.

Kata Kunci : Makam, Perseron Terbatas, Akta Pendirian, Implikasi Hukum