KONSEP REGULASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH GUNA MERESPON AMBIGUITAS BERAKHIRNYA KEBIJAKAN AFFIRMATIVE ACTION TERHADAP PENGUSAHA LOKAL DI PROVINSI PAPUA

EMI PUSPITARINI, Richo Andi Wibowo, S.H., LL.M., Ph.D.

2018 | Tesis | S2 Hukum

Penelitian ini merupakan upaya mengetahui implikasi ambiguitas keberlakuan percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2011 terhadap pelaksanaan affirmative action dalam aspek pengadaan barang/jasa pemerintah yang diberlakukan kepada pengusaha lokal Papua sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi literatur dan wawancara sumber yang meliputi: aparatur pemerintah pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan perusahaan lokal di 6 (enam) wilayah berbeda di Provinsi Papua, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Sekretariat Kabinet, yang menghasilkan informasi sekaligus argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Hasil penelitian ini, yaitu : pertama, setelah Tahun 2014 aparatur pemerintah pada 6 (enam) ULP di Provinsi Papua memiliki perbedaan penafsiran terkait keberlakuan percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Bertolak pada perbedaan penafsiran tersebut, untuk selanjutnya 3 (tiga) ULP memutuskan tidak menerapkan affirmative action dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, sedangkan 3 (tiga) ULP lainnya masih menerapkan kebijakan tersebut hingga saat ini. Kedua,untuk menghadapi ambiguitas pelaksanaan affirmative action dalam pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut, penulis menyarankan : (1) mencabut regulasi, (2) dan menggantinya dengan regulasi baru yang lebih komprehensif, baik secara teknis maupun substantif, yang penyusunannya merujuk pada pada mekanisme penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik, serta model kebijakan afirmasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang diterapkan di Uni Eropa, Amerika Serikat dan Afrika Selatan.

This research aims to know the implications of the enforcement ambiguity of the development acceleration in Papua and West Papua Provinces as stipulated in Presidential Regulation Number 65 of 2011, which impacts on the implementation of affirmative action in public procurement which is enforced to local companions of Papua as mandated by Presidential Regulation Number 84 of 2012 about Public Procurement in the Framework of Development Acceleration in Papua and West Papua Provinces. Data collection techniques in the research were conducted through literature studies and interview with interviewers, including : government apparatus at Unit of Procurement Services and local companions in 6 (six) different regions in Papua Province, Institution of Public Procurement Policy, and the Secretariat of Cabinet. The results of the research are : first, after 2014, the government apparatus at 6 (six) Unit of Procurement Services in Papua Province have different interpretations related to the development acceleration in Papua and West Papua Provinces. Based on different interpretations, 3 (three) Unit of Procurement Services decided to not implement affirmative procurement, while 3 (three) others Procurement Services Unit still apply this policy until now. Second, to respond the ambiguity of affirmative action in the public procurement, the authors suggest : (1) revoke the regulation, (2) and replace it with a more comprehensive regulation, both technically and substantively, compiled by referring to drafting mechanism of good legislation, and the models of affirmative procurement have been implemented in European Union, United State of America, and South Africa.

Kata Kunci : Kata kunci: desain regulasi, pengadaan barang/jasa pemerintah, kebijakan affirmative action, pengusaha lokal Papua, percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.