ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENETAPAN HARGA SEPEDA MOTOR JENIS SKUTER MATIK 110-125 CC PT YAMAHA INDONESIA MOTOR MANUFACTURING (YMMI) DAN PT ASTRA HONDA MOTOR (AHM) DITINJAU DARI HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA

AFIF SABILI SATOTO, Prof. M. Hawin, S.H.,M.Hum

2018 | Tesis | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perjanjian penetapan harga sepeda motor jenis skuter matik 110-125 CC pada Putusan KPPU No. 04/KPPU- I/2016 ditinjau dari ketentuan menurut Pasal 5 ayat 1 UU Nomor 5 Tahun 1999 serta teori pembuktian tidak langsung indirect / circumstantial evidence dan Untuk melakukan analisis terhadap putusan Majelis Komisi KPPU yang menyatakan bahwa 2 Perusahaan Terlapor telah melanggar Pasal 5 ayat 1 terkait penetapan harga sepeda motor jenis skuter matik 110-125 CC di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan studi dokumen atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa Perjanjian penetapan harga sepeda motor jenis skuter matik 110-125 CC yang dilakukan oleh para pelaku usaha (Terlapor) pada Putusan KPPU No. 04/KPPU-I/2016 apabila ditinjau dari ketentuan syarat pembuktian tidak langsung indirect / circumstantial evidence maka sudah memenuhi unsur pelanggaran Pasal 5 ayat 1. Namun demikian dalam pembuktiannya KPPU selalu menekankan bukti tidak langsung indirect / circumstantial evidence yang diadopsi dari hukum barat. Jika ditinjau dari unsur-unsur di dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang digunakan untuk membuktikan dan menentukan unsur-unsur adanya penetapan harga maka unsur-unsur tersebut terpenuhi semua. Dengan demikian Putusan KPPU No. 04/KPPU-I/2016 tentang Pelanggaran Pasal 5 ayat 1 Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat terkait penetapan harga sepeda motor jenis skuter matik 110-125 CC di Indonesia pada Putusan KPPU No. 04/KPPU-I/2016 sudah tepat.

This study aims to determine and analyze the pricing agreement of motorcycle scooter type matic 110-125 CC in KPPU Decision No. 04 / KPPU-I / 2016 viewed from the provisions under Article 5 paragraph 1 of Law Number 5 Year 1999 and indirect / circumstantial evidence indirect proof theory and To conduct an analysis of the Commission KPPU Commission's decision stating that two Reported Companies have violated Article 5 paragraph 1 related pricing motorcycles scooter type matic 110-125 CC in Indonesia. This research is normative law research conducted through library research with document study on primary, secondary and tertiary law materials. Data analysis is done qualitatively. The result of research and discussion shows that motor scooter pricing agreement of automatic scooter type 110-125 CC conducted by business actors (Reported Party) on Decision of KPPU No. 04 / KPPU-I / 2016 when viewed from the provision of indirect / indirect / circumstantial evidence proving conditions has fulfilled the violation of Article 5 paragraph 1. Nevertheless in the proof of KPPU always emphasizes indirect / circumstantial evidence indirectly adopted from western law. When viewed from the elements in Article 5 paragraph 1 of Law no. 5 of 1999 used to prove and determine the elements of the pricing of the elements are all met. Therefore, KPPU's Decision No. 04 / KPPU-I / 2016 regarding Violation of Article 5 paragraph 1 of Law no. 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition related to the pricing of motorcycle scooter type matic 110-125 CC in Indonesia on Decision of KPPU no. 04 / KPPU-I / 2016 is correct.

Kata Kunci : Analisis Yuridis, Penetapan Harga, Bukti Tidak Langsung