ANALISIS KOMPARATIF EKSISTENSI BALAI PEMASYARAKATAN INDONESIA DENGAN REHABILITATION AND PROTECTION GROUP SINGAPURA DALAM PERLINDUNGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

ARI HARIYANTO, Dr. Supriyadi, S.H., H.Hum.

2018 | Tesis | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

Menjabarkan tentang perbandingan penangangan anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia dan Singapura. Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, dilanjutkan dengan menyusun undang-undang peradilan pidana anak menggunakan pendekatan keadilan restoratif pada anak. Sistem Pengadilan Anak yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Balai Pemasyarakatan (Bapas), melalui petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK), menjadi instansi yang diberikan tugas untuk melakukan perlindungan berkaitan dengan anak yang terlibat dalam perkara pidana. Pemerintah Singapura meratifikasi Konvensi tersebut pada tanggal 2 Oktober 1995, melalui The Children and Young Persons Act (CYPA), menetapkan kerangka kerja untuk pengelolaan perlindungan anak di Singapura serta membuat sebuah Rehabilitation and Protection Group untuk kepentingan anak. Perbedaan pengaturan ini yang diangkat dalam tesis ini melalui komparasi hukum, selain itu tesis ini juga memuat beberapa masukan pengembangan dalam sistem hukum anak Indonesia di masa yang akan datang.

Describes the comparison of child handling dealing with the law in Indonesia and Singapore. The Indonesian Government ratified the Convention on the Rights of the Child through Presidential Decree No. 36 of 1990, followed by drafting child criminal justice legislation using a restorative justice approach on children. The Juvenile Court System contained in Law Number 3 Year 1997 is updated through Law Number 11 Year 2012 on the Criminal Justice System of Children. Balai Pemasyarakatan (Bapas), through the Community Guidance Counselor (PK), becomes an agency assigned to provide protection related to the child involved in a criminal case. The Singapore Government ratified the Convention on October 2, 1995, through The Children and Young Persons Act (CYPA), established a framework for child protection management in Singapore and established a Rehabilitation and Protection Group. Establish a framework for child protection management in Singapore and establish a Rehabilitation and Protection Group for the benefit of the child. This difference in arrangements raised in this thesis through legal comparations, in addition to this thesis also contains some developmental inputs in the Indonesian child law system in the future.

Kata Kunci : anak berhadapan dengan hukum, hukum komparatif, restorative justice.