METODE PEMBUKTIAN KARTEL DI INDONESIA: STUDI TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR 25/KPPU-I/2009 TENTANG PENETAPAN HARGA FUEL SURCHARGE DALAM INDUSTRI JASA PENERBANGAN DOMESTIK

LARRY HARRY SOHAR, Dr. Paripurna, S.H., M.Hum., LL.M.

2018 | Tesis | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

Optimalisasi pendayagunaan faktor-faktor ekonomi yang tersedia demi kesejahteraan masyarakat tidak mungkin dapat dicapai tanpa persaingan yang sehat antar para pelaku usaha. Rivalitas menstimulasi para pelaku usaha untuk menghasilkan produk secara efektif dan efisien yang pada akhirnya berujung pada inovasi dan kreativitas para pelaku usaha untuk menghasilkan produk dengan keunikan tertentu dengan basis biaya yang lebih rendah. Persaingan usaha yang sehat memberikan andil dalam memajukan keadilan karena harga-harga yang bersaing secara wajar menambah pilihan untuk para pembeli maupun penjual Tujuan penelitian ini adalah untuk menjabarkan diskursus hukum persaingan usaha terutama mengenai pembuktian kartel di Indonesia dan menjabarkan penggunaan indirect evidence dalam pembuktian kartel yang digunakan oleh negara-negara lain, serta menjabarkan ratio decidendi yang digunakan oleh KPPU dalam Perkara Nomor 25/KPPU-I/2009 tentang Penetapan Harga Fuel Surcharge dalam industri penerbangan domestic, yaitu mengenai penggunaan indirect evidence. Metode pembuktian kartel di Indonesia mengacu pada Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 terkait Pedoman Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999. Pedoman Pasal 11 ini diharapkan dapat memberikan penjelasan yang lengkap namun mudah dimengerti kepada berbagai pihak yang secara tidak langsung ikut berperan dalam upaya mewujudkan iklim usaha yang sehat. Penggunaan indirect evidence dalam pembuktian kartel dapat menjadi media bagi hakim untuk memperluas wawasan penemuan hukumnya. Penggunaan indirect evidence dalam kasus fuel surcharge maskapai penerbangan harus menunjukkan kesesuaian sehingga membentuk suatu petunjuk terdapatnya suatu perjanjian tidak tertulis.

Optimizing the utilization of economic factors available for the welfare of society could not be achieved without a fair competition among business actors. Rivalry stimulates business actors to produce products effectively and efficiently, which in turn led to the innovation and creativity of the business actors to produce a product with a certain uniqueness with a lower cost base. Fair competition contributes in advancing justice because the prices that compete reasonably increase the choice for buyers and sellers. The purpose of this research is to describe the discourse of competition law, especially regarding the cartel evidence in Indonesia and describes the use of indirect evidence in proving the cartel that used by other countries, and to describe the ratio decidendi which is used by the Commission in Case No. 25/KPPU- I/2009 on Fuel Surcharge Pricing in the Domestic Airline Industry, the use of indirect evidence. The method of cartel evidence in Indonesia refers to the Business Competition Supervisory Commission Regulation No. 4 of 2010 related Article 11 Guidelines of Law no. 5 of 1999. Article 11 Guidelines is expected to give a full explanation yet easily understandable to all parties who are not directly participate in efforts to achieve a fair business climate. The use of indirect evidence in proving the cartel can be a medium for the judges to broaden their legal discovery. The use of indirect evidence in the case of airline fuel surcharge must demonstrate conformance to form a clue related to the unwritten agreement.

Kata Kunci : Pembuktian Kartel, Bukti Tidak Langsung, Fuel Surcharge., Cartel Evidence, Indirect Evidence, Fuel Surcharge