PELAKSANAAN PERALIHAN PROTOKOL NOTARIS SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 63 UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOARIS

ERIKSON RONY SINAGA, Dr. Djoko Sukisno, S.H., C.N

2018 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui dan menganalisis tolok ukur Majelis Pengawas Daerah dalam menerima alasan penolakan dari Notaris yang ditunjuk sebagai pemegang peralihan protokol Notaris dan untuk mengetahui dan menganalisis pada pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan salinan akta yang belum ada peralihan protokol di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenis penelitian menggunakan perpaduan normatif empiris yang bersifat deskriptif dengan data sekunder bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan metode dokumentasi dan alat pengumpulan data berupa studi dokumen. Data primer diperoleh langsung dari responden dan narasumber melalui wawancara dengan alat pengumpulan data berupa pedoman wawancara. Penelitian ini dilaksanakan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tolok ukur Majelis Pengawas Daerah dalam menerima alasan penolakan dari Notaris yang ditunjuk sebagai pemegang peralihan protokol Notaris yaitu : integritas seorang Notaris; pertimbangan masa jabatan Notaris; ruang penyimpanan akta; protokol yang bermasalah; persetujuan dari Notaris calon pemegang protokol. Pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan salinan akta yang belum ada peralihan protokol yaitu berdasarkan hasil penelitian yang penulis temukan, terhadap masyarakat yang membutuhkan salinan akta, masyarakat harus menunggu protokol beralih kepada Notaris pemegang protokol. Tertundanya pelayanan terhadap masyarakat disebabkan pelaksanaan peralihan protokol yang masih belum terlaksana dengan baik membuat pelayanan kepada masyarakat tertunda karena yang berhak yang mengeluarkan salinan maupun grosse akta adalah Notaris penyerah protokol.

This research aims to understand and analyze benchmarks Assemblies Regional Supervisor in receiving the reason for rejection from Notary designated as the recipient of switching protocol and to understand and analyze service to the community requiring copy of the act which has not been switching protocol at Daerah Istimewa Yogyakarta. The research applies normative-empiric that has a nature of descriptive together with the secondary data from the primary legal materials, secondary and tertiary. The secondary data is coming from the literature research with the documentation method and the document study as a tool of data gathering. The primary data is coming directly from the respondent and experts by way of interviewing with the method data gathering of interviewing guidance. This research is conducted in Yogyakarta. the collected data then analysed by using the qualitative method. The result of this research shows that the benchmarks Assemblies Regional Supervisor in receiving the reason for rejection from Notary designated as the recipient of switching protocol are : the integrity of a notary; time period notary; storage space act; protocol have a problem; approval from candidate Notary protocol holder. Service to the community who need which the author found are based on this research which the author found, community who need which the author found must wait until protocol switch to the Notary protocol holders. Delayed of service to the community caused implementaition of swicth protocol have not done well making services to the public delayed because of the right to issue copy of act as well grosse act are notary handler.

Kata Kunci : tolok ukur, pelayanan masyarakat, peralihan protokol, penerima protokol, benchmarks, society service, switching protocol, receiver protocol