ANALISIS KEANDALAN BANGUNAN TAMBAHAN PADA RUMAH DI WILAYAH YANG PERNAH MENGALAMI GEMPA BUMI (Studi Kasus: Gempa Bumi 27 Mei 2006 di Kabupaten Bantul)

FALIH AL ASQOLANI, Ashar Saputra, S.T., M.T., Ph.D.; Ir. Suprapto Siswosukarto, Ph.D.

2018 | Tesis | MAGISTER TEKNIK SIPIL

Kejadian gempa Yogyakarta pada tanggal 27 Mei 2006 pukul 05:53:58 WIB dengan momen magnitudo 6,2 menyebabkan kerusakan 216.804 unit bangunan rumah di Kabupaten Bantul yang terdiri atas 71.763 rumah rusak total, 71.372 rumah rusak berat dan 73.669 rusak ringan. Pada saat rekonstruksi pasca gempa dilakukan pembangunan kembali rumah tinggal dengan pengawasan yang baik. Satu dekade setelah rekonstruksi, muncul bangunan tambahan pada rumah pasca gempa yang dibangun sendiri oleh pemilik rumah dengan menggunakan dana swadaya dan tanpa pengawasan yang baik oleh ahli bangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keandalan bangunan tambahan pada rumah pasca gempa, apakah masih memiliki tingkat keandalan yang baik. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan sumber data berupa bangunan tambahan pada rumah pasca gempa di Kabupaten Bantul. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan survey penilaian keandalan bangunan secara visual sehingga diperoleh hasil prosentase nilai keandalan bangunan tambahan pada rumah pasca gempa 27 Mei 2006. Selain itu dilakukan juga wawancara dan studi dokumentasi untuk mendapatkan data sebagai bagian dari bahan analisis yang dilakukan. Evaluasi bangunan tambahan rumah pasca gempa dilakukan secara proporsional pada 4 desa di wilayah Kecamatan Jetis dengan sampel 100 bangunan tambahan rumah pasca gempa. Hasil nilai total keandalan bangunan tambahan pada rumah pasca gempa didapatkan bahwa bangunan tambahan yang andal sebanyak 3%, kurang andal sebanyak 84% dan tidak andal sebanyak 13%. Faktor yang mempengaruhi keandalan bangunan tambahan pada rumah pasca gempa adalah presepsi masyarakat yang masih menganggap bahwa bangunan tambahan hanya merupakan pelengkap dari bangunan utama, keterbatasan dana dalam membangun rumah tambahan, dan tidak adanya pengawasan dari Pemerintah Daerah mengenai penambahan bangunan terkait dengan perubahan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

The Yogyakarta earthquake on May 27, 2006 at 05:53:58 WIB with the magnitude of 6.2 caused the damage of 216,804 units of houses in Bantul regency which consisted of 71,763 houses totally destroyed, 71,372 houses were severely damaged and 73,669 were lightly damaged. At the time of post-earthquake reconstruction, the rebuilding of houses with good supervision was done. A decade after the reconstruction, additional buildings were built in the post-earthquake houses built by the homeowners using self-help funds and unsupervised by the construction expert. This study aims to evaluate the reliability of additional buildings on post-earthquake house, whether it still has a good level of reliability. This research was conducted using qualitative descriptive method with data source in the form of additional building at post-earthquake house in Bantul regency. Data collection method is done by conducting a visual building reliability assessment survey so as to obtain the result of the percentage of additional building reliability value at post-earthquake house of 27 May 2006. In addition, interviews and documentation study were also done to get the data as part of the analysis material. The evaluation of the additional buildings of the post-earthquake houses was carried out proportionally in 4 villages in Jetis Sub-district with a sample of 100 additional buildings on post-quake house. The result of the total value of the additional building reliability in the post-earthquake house found that a reliable additional building of 3%, less reliable as much as 84% and not reliable as much as 13%. Factors affecting the reliability of additional buildings in post-earthquake house are the perception of the people who still consider that the additional buildings are only a complement of the main building, the limited funds in building additional houses, and the absence of supervision from the local government regarding the addition of buildings associated with the change of Building Permit (IMB).

Kata Kunci : Gempa bumi, Bangunan tambahan, Rumah pasca gempa, Keandalan bangunan