Evaluasi Peran Inspektorat Daerah Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Studi Pada Inspektorat Kabupaten Paser Kalimantan Timur)

AJI KUSYANUARTO, Rusdi Akbar, M.Sc., Ph.D., CMA., Ak., CA

2018 | Tesis | MAGISTER AKUNTANSI

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) membawa perubahan besar dalam pelaksanaan peran Aparat Intern Pemerintah Indonesia (APIP). Peran APIP yang sebelumnya sebagai pemberi keyakinan saja bertambah menjadi peran konsultansi yang dirancang untuk dapat memberi nilai tambah bagi organisasi. Peran konsultansi yang optimal harus dapat memenuhi empat kriteria yang terdapat dalam Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP. Empat kriteria peran konsultansi tersebut menggunakan metode Internal Audit Capability Model (IA-CM) dalam penilaiannya. Dari empat kriteria penilaian mandiri, Inspektorat Kabupaten Paser baru memenuhi dua kriteria yang ada sehingga peran konsultansi yang dilakukan belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Paser dalam pelaksanaan peran konsultansi yang belum optimal. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif studi kasus dan metode pengumpulan data dilakukan dengan identifikasi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penghambat tersebut adalah kurangnya pengembangan kompetensi sumber daya manusia (auditor), kurangnya jumlah auditor, pedoman atau kebijakan pengawasan yang masih kurang, dan hubungan antara inspektorat dengan objek pemeriksaan masih kurang kuat

The Government Regulation No. 60, Year 2008 on Government's Internal Control System (SPIP) brings a big change in the implementation of Indonesian Internal Monitoring Personnel's (APIP) roles. The roles of APIP which was previously served only to increase confidence has been changed into consultative roles designed to offer an added value for the organization. An optimal consultative role must fulfill the four criteria contained in the APIP's Capability Improvement Technical Guidance. The four criteria for the consultative function implement Internal Audit Capability Model (IA-CM) method for their assessment. Out of the four criteria of independent assessment, Paser Regency Inspectorate Office fulfilled just two, therefore, the consultative role that it performs is not yet optimal. This research aims to identify the hindering factors faced by Paser Regency Inspectorate Office in implementing the non-optimal consultative role. This research is conducted using a case study qualitative approach, and the data are collected by means of document identification and interviews. The research results show that the hindering factors are, among others, the lack of human resource (auditors) competence development, limited number of auditors, limited available guidance or monitoring policy, and the weak relations between the inspectorate and the monitoring object.

Kata Kunci : Peran konsultansi, IACM, APIP, Inspektorat Kabupaten Paser