TINJAUAN YURIDIS EKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

DERINA JANUARTI, Dr.Sutanto,S.H.,M.S

2018 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pelakasanaan penetapan eksekuatur di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan tercapainya asas kepastian hukum dalam eksekusinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat normatif empiris yaitu Penelitian ini tidak hanya menggunakan data sekunder dari kepustakaan yang berupa peraturan perundang an, teori hukum, yurisprudensi dan pendapat para sarjana hukum, tetapi juga menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari sumber pertama dengan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, putusan dapat dikatakan sebagai putusan arbitrase internasional apabila memenuhi syarat utamanya yakni putusan arbitrase dibuat di luar negara yang diminta pengakuan dan eksekusinya. Sehingga jika akan dilaksanakan eksekusi, putusan arbitrase internasional tersebut harus dilakukan penetapan terlebih dahulu di Pengadilan. Dalam UU No.30 Tahun 1999 diatur bahwa hanya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dapat memberikan penetapan eksekuatur terhadap putusan arbitrase internasional. Dalam pelaksanaannya banyak terjadi kendala dalam proses eksekusinya, yang menyebabkan eksekusi tidak dapat berjalan dengan sempurna. Sebelum Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan eksekuatur terhadap putusan arbitrase internasioanal ada beberapa tahap yang harus dilalui, yaitu pertama Pihak yang menang mendaftarkan dan menyerahkan berkas putusan kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Pengadilan, kemudian tahap kedua keluar putusan penetapan eksekuatur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat jika tidak keluar putusan penetapan maka proses berhenti sedangkan jika keluar putusan maka proses eksekusi berlanjut.

This research is intended to find out implementation of the determination of execuatur in the Central Jakarta District Court and the achievement of legal certainty in the execution. The study used an empirical normative approach and used not only secondary data from literature in the form of laws and regulations, legal theories, jurisprudence and opinions of law scholars, but also used primary data obtained directly from the first source by interview. Based on the results of the research, the decision can be regarded as an international arbitration decision if it meets the main requirement that the arbitral award is made outside the countries requested for recognition and execution. So, if the execution will be executed, the international arbitration decision must be made first in court. In Law No.30 of 1999 it is stipulated that only the Central Jakarta District Court can provide an executorial determination against an international arbitration award. In the implementation there are many obstacles in the process of determination, which causes execution cannot run perfectly. Before the Chairman of the Central Jakarta District Court established the executorial against the international arbitration decision there are several steps that must be passed, namely the first Party which register and submit the verdict then examined by the Court, then the second stage executorial decision issued from the Chairman of the Central Jakarta District Court if not out the decision of determination then the process stops whereas if the exit decision then the execution process continues.

Kata Kunci : Arbitrase Internasional, Putusan Arbitrase, Eksekusi