TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP HILANGNYA MINUTA AKTA

VERTI TRI WAHYUNI, Dr. Djoko Sukisno, S.H. C.N

2018 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana bentuk tanggung jawab Notaris atas hilangnya minuta akta yang ada dalam penyimpanannya dan untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana sanksi hukum terhadap Notaris atas hilangnya minuta akta yang ada dalam penyimpanannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang didukung wawancara dengan narasumber. Sumber data utama penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum dan aturan-aturan yang terkait dengan pengaturan mengenai penyimpanan minuta akta. Data pendukung diperoleh dengan menentukan narasumber kemudian dilanjutkan mengumpulkan data dari narasumber yang dipilih dan dilakukan dengan menggunakan alat pedoman wawancara yang disusun dan telah dipersiapkan sebelumnya. Wawancara yang digunakan penulis adalah wawancara bebas terpimpin. Notaris bertanggung jawab penuh terhadap minuta akta. Tanggung jawab Notaris terhadap hilangnya minuta akta yang ada dalam penyimpananya tidak hanya terbatas pada UUJN dan UUJNP saja, melainkan juga merujuk pada UU Kearsipan serta Peraturan Kepala ANRI. Tanggung jawab Notaris yang juga wajib merujuk pada UU Kearsipan dan Peraturan Kepala ANRI tersebut mengingat bahwa dasarnya minuta akta merupakan bagian dari protokol Notaris, dan Protokol Notaris merupakan arsip Negara, sehingga lingkup tanggung jawab Notaris atau pencipta arsip dinamis juga harus berpedoman normatif pada UU Kearsipan dan Peraturan Kepala ANRI. Sanksi hukum terhadap notaris atas hilangnya minuta akta yang ada dalam penyimpanannya adalah sanksi administratif berdasarkan UUJNP serta UU Kearsipan. Notaris dimungkinkan untuk penjatuhan atas sanksi yakni peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat. Merujuk pada UU Kearsipan Notaris dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. Sanksi pidana juga dimungkinkan diterima oleh Notaris sebagai pencipta arsip dinamis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 83 UU Kearsipan. Selain sanksi administratif, Notaris dapat dikenakan sanksi pemberian nilai kurang pada berita acara pemeriksaan sampai dengan sanksi moral.

The purpose of this research is to know and examine on how the Notaris form of responsibility over the loss of his minute of deed in his storage and to know and examine on how the legal sanctions towards the Notary for the loss of his minute of deed in his storage. The type of this research is normative research which supported by intervew with the resource persons. The main source of data in this research is secondary data. Secondary data itself consists of primary legal materails, secondary legal materials and tertiary legal materials. This research examines the legaislation, legal principles and rules relating to the regulation on the minute of deed storage. The supporting data is obtained by determining the resource person then continued by collecting data from selected resource persons and it was done through interview guide which already prepared in advance. The interview used by the author is a guided but free interview. Notary is fully responsible towards minute of deed. The responsibility of notary towards the loss of minute of deed in his storage is not limited only to UUJN and UUJNP, but also the Law of Archives as well as Head of ANRI regulations. The responsiblity of Notary that is obliged to refer under the Law of Archvies and the Head of ANRI regulations is considering that, basically minute of deed is part of Notary's protocol and Notary's protocol itself is the state archives. Therefore, the scope of responsiblity of Notary or the creator of the archvies normatively should also reffered to the Law of Archives and the Head of ANRI regulations. The legal sanctions against the notary for the loss of the minute of deed that is in his deposit is an administrative sanction based on UUJNP and the Law of Archives. The possible imposition of santions for the Notary are written warning, dismissal, dismissal with respect and disrespectful dismissal. Whereas if we refered to the Law of Archives then the Notary could be subjected to administrative sanction in the form of written warning. Criminal sanction could possibly impose to the Notary as the archive creator as stated in article 83 of Law on Archives. Aside from administrative sanction, Notary could receive sanction in the form of scoring less in the minute of examination up to moral sanction.

Kata Kunci : Minuta Akta, Tanggung Jawab, Sanksi